dutapublik.com, JAKARTA – Saddan Sitorus, dalam keterangan persnya belum lama ini, menyampaikan, bagaimana seolah-olah dirinya menjadi korban dari LQ Indonesia Lawfirm, dan tidak diberikan haknya seperti kesehatan dan pensiun dan kompensasi 1.6 miliar rupiah, serta, Saddan, membantah bahwa dirinya telah menggelapkan kendaraan operasional milik LQ Indonesia Lawfirm.
Bahkan, Saddan, menuduh Alvin Lim, membuat toko dalam toko dan bertindak semena-mena terhadap rekanan Lawfirm LQ Indonesia Lawfirm.
Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm Bambang Hartono, S.H., M.H., menanggapi enteng pernyataan tersebut.
“Pertanyaan saya, kalo bener, kenapa ga dari dulu teriak? Ketika diterminasi oleh LQ Indonesia Lawfirm, baru teriak? Saddan Sitorus, diterminasi karena melakukan pelanggaran berat aturan perusahaan dan diduga melakukan pidana penggelapan aset milik perusahaan. Hal inipun sudah kami laporkan ke kepolisian. Jika mau klarifikasi berikan keterangan langsung ke kepolisian, tidak perlu debat kusir di media,” tegasnya, dalam press release, pada Senin (1/5).
Bambang menjelaskan, bahwa sistem rekanan Lawyer di LQ adalah sistem “freelance” atau kerja sama, bukan sebagai karyawan. Sehingga, memang sistemnya bagi hasil, tidak ada gaji dan tidak ada asuransi kesehatan karena bukan sebagai karyawan.
“Saddan Sitorus, ngakunya orang hukum. Tapi, masa baca kontrak aja tidak bisa? Jika dia merasa ada tagihan 1.6 miliar, ajukan saja ke pengadilan, bawa bukti-bukti valid tagihan. Kan dia pengacara, ngapain koar-koar di media tanpa bukti jelas? Lucunya, dia merasa berhak menggelapkan mobil operasional milik LQ, dengan alasan LQ berhutang.”
“Hal seperti ini sudah melanggar hukum hingga segera LQ terminasi. LQ, tidak pernah mennoleransi tindakan immoral, intimidasi, dan melanggar hukum di dalam institusinya,” ujarnya.
Bambang, menyampaikan, bahwa Saddan Sitorus, telah menggunakan Lawfirm EDSA untuk mengambil kuasa dari klien LQ, yaitu Winardi, untuk menyomasi klien LQ lainnya, yakni Erry, yang mana melanggar aturan Firma LQ yang tertera jelas, bahwa LQ melarang untuk rekanan LQ menggugat satu klien dengan klien LQ lainnya.
“Oleh karena itu, Saddan, menggunakan Lawfirm EDSA miliknya dan mengambil kuasa secara melanggar aturan LQ. Hal unethical seperti inilah yang dilarang dan dihindari oleh LQ. Masih banyak klien lainnya yang secara diam-diam diambil oleh Saddan Sitorus, dan ketika diketahui oleh Manajemen Firma LQ, maka, tanpa toleransi diterminasi. LQ, sangat ketat dalam penyeleksian sumber daya manusia,” bebernya.
Dijelaskan Bambang, bahwa LQ memeringatkan agar seluruh klien LQ dan masyarakat Indonesia waspada atas kiprah dan tindakan Saddan.
“LQ, telah menjadi korban tindakan pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saddan, dan telah melapor ke kepolisian. Kini, sebagai orang yang dipecat, Saddan, sakit hati dan berusaha memitnah LQ atas perbuatannya. Hati-hati dan waspada. Intinya LQ telah menyampaikan peringatan,” terangnya.
LQ Indonesia Lawfirm, lanjut Bambang, tidak merasa kawatir atas fitnahan “bekas pecatan”. Karena, sistem kerja rekanan LQ adalah Freelance.
“Jika tertarik dan setuju dengan syarat dan kondisi kontrak, silahkan terima dan jalankan Tugas sesuai perjanjian. Jika tidak setuju, jangan terima. Tidak ada paksaan sama sekali. Sistem kerjaan, per kasus, ada kasus ada kerjaan, tidak ada kasus maka tidak ada kerjaan. Jadi, ketika dapat profit sharing, rekanan yang butuh asuransi beli sendiri dari perusahaan asuransi. Firma hukum hanya sebagai wadah, semua profesional juga seperti itu. Itu beda antara profesional dan Karyawan. Tidak mau terima kontrak, yah jangan tanda tangan dan silahkan gabung firma lain.”
“Justru orang yang sudah tanda tangan perjanjian dan terima, kemudian merasa tidak cukup, adalah orang tamak dan tidak merasa puas. Rekanan yang diterminasi berarti tidak memenuhi kualitas dan integritas LQ. Jika ada yang termakan fitnahan mereka jangan salahkan LQ yang sudah pernah peringatkan.” urainya.
Mengenai tuduhan adanya Hak Saddan sejumlah 1.6 miliar, Bambang menyanggah hal tersebut.
“LQ sedang mengaudit keuangannya. Ada banyak pengeluaran fiktif yang justru akan LQ minta pertanggungjawaban di kemudian hari terhadap Saddan. Tidak ada itu 1.6 miliar kekurangan bayar. Apalagi orang seperti Saddan, selalu minta uang dibayar dimuka dan segera dibayar. 1.6 miliar itu hanya imaginasi dan opini dia. Padahal, urusan perdamaian Kresna Life juga dia sama sekali tidak kerjakan dan tidak ditugaskan. Makanya, dia tidak tahu sama sekali dan tidak ada informasi sama sekali terkait perdamaian Kresna. Karena memang bukan hasil kerja dia, tapi dia tamak mau minta bagian dari hasil kerja orang lain. Mana bisa? Tidak usah jauh-jauh, Tidak ada surat kuasa kepengurusan perdamaian dan ganti rugi dari klien Kresna life ke Saddan Sitorus. Sebagai Lawyer, sangat jelas untuk pemberian tugas wajib ada surat kuasa.”
“Surat kuasa yang diberikan hanya mengurus pelaporan Polisi dan ketika LP dicabut tentu surat kuasa sudah selesai. Titik. Pengurusan perdamaian dan ganti rugi dikerjakan oleh rekanan dan Lawyer lain, yang mana sedetik pun Saddan tidak pernah mengurus perihal ganti rugi Kresna. Jadi, tentu dia tidak berhak mendapatkan kompensasi apapun. Justru hal inilah menjadi dasar terminasi Saddan, karena selain sering meminta yang bukan haknya, juga ada dugaan pengeluaran fiktif yang nanti akan kami minta pertanggungjawaban secara hukum. Selain tidak memiliki kemampuan sebagai Lawyer dan banyak tugas yang diberikan tidak dikerjakan dengan baik serta tidak menaati aturan firma, seperti mengenakan seragam. Saddan Sitorus, adalah orang yang tidak mau mengikuti aturan Firma dan tidak disukai oleh banyak rekanan lain. Jadi, silahkan bawa saja permasalahan secara hukum dan buktikan. LQ Indonesia Lawfirm, justru mau buktikan secara hukum agar seluruh masyarakat lihat,” paparnya.
Selanjutnya, LQ menyarankan kepada para klien dan masyarakat yang butuh klarifikasi bisa menghubungi LQ di 0817-489-0999 untuk penjelasan lebih lanjut.
Hingga berita ini dipublikasikan, Saddan Sitorus, saat dikonfolirmasi oleh media dutapublik.com, pada Senin (1/5), melalui pesan WhatsApp di nomor 0813-8742-xxxx, terkait kebenaran informasi tersebut, Saddan, tidak memberikan jawaban, dikarenakan pesan konfirmasi yang dikirimkan masih check list satu. (N. Wirasasmita)
