DPP KAMPUD Penuhi Undangan Klarifikasi Kejari Lampung Tengah: Dugaan Tipikor Proyek Chromebook Dan Proyek Jalan


dutapublik.com, BANDAR LAMPUNG – Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) telah memenuhi undangan klarifikasi yang dijadwalkan oleh tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah pada Selasa (3/6/2025). Klarifikasi ini merupakan tindak lanjut atas laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam proyek pengadaan 2.100 unit Chromebook dan komunikasi senilai Rp17.455.245.000 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Proyek tersebut berasal dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, laporan juga mencakup dugaan Tipikor pada proyek peningkatan ruas jalan Kampung Riau Periangan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai anggaran sebesar Rp3.984.881.000 dari APBD Tahun Anggaran 2023. Laporan ini sebelumnya telah didaftarkan oleh KAMPUD ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Rabu (12/2/2025).

Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H., dalam keterangan pers yang diterima tim media pada Kamis (5/6/2025), menyatakan:

“Ya, hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, kami telah hadir di kantor Kejari Lampung Tengah memenuhi undangan klarifikasi dari tim Pidsus Kejari Lampung Tengah sebagai pelapor atas laporan dugaan Tipikor proyek pengadaan 2.100 unit Chromebook senilai Rp17.455.245.000 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, serta proyek peningkatan jalan Kampung Riau Periangan senilai Rp3.984.881.000 oleh Dinas BMBK.”

Seno Aji juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan keterangan secara langsung dan lisan kepada tim Pidsus Kejari Lampung Tengah.

“Keterangan telah kami sampaikan secara langsung kepada tim Pidsus. Harapan kami, tim Pidsus Kejati Lampung melalui Kejari Lampung Tengah dapat melakukan pendalaman secara komprehensif dan mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi ini,” ungkapnya.

Terkait proyek pengadaan Chromebook, Seno menambahkan bahwa Kejari Lampung Tengah akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejati Lampung untuk meminta petunjuk dari Kejaksaan Agung. Hal ini dilakukan guna menghindari tumpang tindih penanganan perkara, mengingat saat ini Kejaksaan Agung melalui Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) sedang menangani penyidikan atas dugaan Tipikor dalam Program Digitalisasi Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI tahun 2019–2022, dengan total anggaran mencapai Rp9,9 triliun.

Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa lima orang saksi, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., melalui keterangan persnya pada Selasa (3/6/2025):

STN, Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah (2019)

HM, Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah (2020)

KHM, Wakil Ketua Tim Teknis Analisis Kebutuhan Alat Pembelajaran TIK pada Direktorat SD dan SMP (2020)

WH, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat SD, Ditjen PAUD Dikdasmen (2020–2021)

AB, Anggota Tim Teknis Analisis Kebutuhan Alat Pembelajaran TIK (2020)

“Kelima saksi diperiksa dalam rangka kepentingan penyidikan perkara Tipikor dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek. Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan,” jelas Harli.

Sementara itu, pada Rabu (4/6/2025), tim penyidik JAM Pidsus Kejagung juga memeriksa dua orang saksi lainnya:

MLS, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2020 / Direktur SMP

SBY, Anggota Tim Teknis Analisis Kebutuhan Alat Pembelajaran TIK tahun 2020. (Sarip)





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *