dutapublik.com, JAKARTA – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengungkapkan, tugasnya akan berakhir pada Desember 2021. Pada bulan tersebut, Ia bakal mengemban jabatan baru yakni sebagai Duta Besar RI untuk Kazakhstan. dikutip dari Suara.Com.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH) DR. Emrus Sihombing menyampaikan, Jubir Presiden harus Komunikolog, alasannya mengapa juru bicara (Jubir) harus dari komunikolog ? Menurutnya, seluruh Perguruan Tinggi di dunia, Ilmu Komunikasi telah menjadi kajian serius dan mendalam serta merupakan program studi tersendiri, seperti kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya.
“Karena itu, komunikasi sudah suatu kelompok ilmu mandiri yang melahirkan berbagai profesi di bidang komunikasi. Sama dengan spesialis di bidang kedokteran. Ilmu komunikasi memiliki berbagai profesi, seperti jurnalis, retoris, jubir, lobis, propagandis, dan sebagainya,” kata Emrus melalui pesan whatsapp,” pada Jum’at (23/9).
Jabatan Jubir Presiden akan kosong. Sebab, Jubir tersebut tidak lama lagi tampaknya akan menduduki jabatan baru, sebagai Dubes.
Ketika disinggung siapakah yang paling tepat sosok pengganti Jubir ? menurut Emrus, Jubir sejatinya dari seorang Komunikolog (S1, S2 dan S3 Bidang Komunikasi).
Sehingga memiliki kompetensi dan kemampuan mengelola komunikasi publik yang lebih baik berlandaskan konsep, teori dan tak kalah pentingnya mengedepankan etika, moral dan komunikasi yang humanis untuk membangun komunikasi beradab di ruang publik
Dikatakannya, misalnya, pilihan Diksi dari seorang Jubir, jangan sampai menimbulkan polemik yang tidak produktif, seperti menyebut sesuatu Diksi yang tidak pantas disampaikan ke ruang publik.
Menurutnya,salah satu fungsi Jubir adalah membangun komunikasi keberadaban. Karena itu, lontaran pesan komunikasi dari seorang Jubir harus asertif.
Selain itu sambungnya, sosok Jubir ke depan, juga acap kali berada dan senantiasa menjadi rujukan berbagai media massa dan selalu eksis di ruang publik
“Oleh karena itu, dipastikan Jubir itu harus mampu memperbaiki dan mengelola manajemen komunikasi publik pemerintah, serta bagian dari solusi polemik sosial, bukan malah menimbulkan masalah sosial di ruang publik,” jawab Emrus menanggapi pertanyaan wartawan. (Erick)
