dutapublik.com, JAKARTA – Menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, organisasi Gen Z Bersuara menyatakan mosi tidak percaya serta mendeklarasikan gerakan perlawanan total yang bertajuk “Rezim Prabowo – Gibran End Game.
Hal itu disampaikan oleh Founder Gen Z Bersuara, Rio Ipan Doni yang menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum mampu membuktikan janji-janji politiknya melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Ia menyoroti persoalan ekonomi, akses pendidikan, kerusakan lingkungan, pemberantasan korupsi, hingga pelaksanaan program prioritas pemerintah.
“Hampir Dua tahun berjalan, yang disajikan bukan kesejahteraan, melainkan darurat keadilan. Lima dosa besar rezim ini membuktikan bahwa Prabowo-Gibran sudah game over di hati nurani rakyat,” Kata Rio dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/10/2026).
Menurutnya, deklarasi “End Game” merupakan bentuk ekspresi kekecewaan terhadap pemerintahan yang dinilai lebih menonjolkan pencitraan politik dibandingkan penyelesaian persoalan struktural.
Salah satu sorotan organisasi tersebut adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Gen Z Bersuara mengkritik besarnya anggaran negara yang disebut mencapai Rp3.136,5 triliun, sementara masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup dan kesulitan memperoleh pekerjaan.
“Anggaran negara menembus angka fantastis Rp3.136,5 triliun, tetapi di tingkat akar rumput, rakyat kecil berdarah-darah menghadapi mahalnya biaya hidup, sulitnya mencari pekerjaan,” ungkap Rio.
Seharusnya, ia menjelaskan, besarnya anggaran pendapatan dan belanja negara diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sedangkan di sektor pendidikakan, Gen Z Bersuara menilai pemerintah belum memberikan kepastian mengenai akses pendidikan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Organisasi itu menyoroti biaya kuliah yang dinilai memberatkan mahasiswa dan mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan.
“Pemerintah gagal mengakomodir hak dasar warga negaranya, mendapatkan hak pendidikan. Janji “digratiskan” hanya retorika para pejabat, sementara masa depan generasi muda dibunuh perlahan di ruang-ruang kelas yang mahal.” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga mengkritik soal penanganan kebakaran hutan yang saat ini dinilai belum mampu ditangani hingga ke akarnya. Kejadian tersebut dianggap terjadi pada setiap tahun dan pemerintah saat ini belum menujukkan upaya serius dalam penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan pelanggaran kehutanan.
“Tidak ada tindakan tegas dan nyata bagi korporasi yang lahannya terbakar. Asap tebal yang meracuni paru-paru rakyat di daerah adalah salah satu bentuk akibat dari kejahatan sistemik. Pemerintah lebih memilih keuntungan bagi para cukong oligarki dari pada menyelamatkan ruang hidup bagi makhluk hidup di masa mendatang,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menyoroti keseriusan pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi. Ia menilai, anggaran yang tinggi dan pengawasan yang lemah menjadi ladang bagi para koruptor.
“Pemberantasan korupsi belum berjalan dengan baik. Pengawasan dilemahkan, integritas penegak hukum diragukan, dan hukum hanya tajam ke bawah serta tumpul ke penguasa,” sambungnya.
Terakhir, Gen Z Bersuara juga menyoroti sejumlah program pmerintah yang dianggap bermasalah. Sejumlah program yang menyerap anggaran triliunan tanpa perencanaan yang matang justru dinilai sebagai alat pemerintah untuk melakukan pencitraan.
“Berbagai program unggulan yang dipaksakan berjalan hanyalah proyek mercusuar tanpa perencanaan matang—menyedot anggaran triliunan rupiah hanya untuk menjadi bahan publisitas di media social,” tambahnya.
Rio menambahakan, dua tahu kepemimpinan Prabowo-Gibran dinilai belum mampu menjawab harapan publik dan tantangan sejarah bangsa. Ia pun memperingatkan bahwa jika kebijakan yang dinilai ugal-ugalan terus dipaksakan, seruan “End Game” dapat berkembang menjadi gelombang perlawanan publik yang menuntut perubahan arah pemerintahan.
“Waktu habis. Dua tahun kepemimpinan ini telah membuktikan bahwa Prabowo-Gibran gagal menjawab panggilan sejarah. Jika arah kebijakan ugal-ugalan ini terus dipaksakan, maka ‘End Game’ bukan lagi sekadar kritik, melainkan panggilan terbuka bagi seluruh rakyat untuk turun tangan mengambil alih masa depan bangsa!Gen Z Bersuara Nayatakan Mosi Tidak Percaya Kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran
Menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, organisasi Gen Z Bersuara menyatakan mosi tidak percaya serta mendeklarasikan gerakan perlawanan total yang bertajuk “Rezim Prabowo – Gibran End Game.
Hal itu disampaikan oleh Founder Gen Z Bersuara, Rio Ipan Doni yang menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum mampu membuktikan janji-janji politiknya melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Ia menyoroti persoalan ekonomi, akses pendidikan, kerusakan lingkungan, pemberantasan korupsi, hingga pelaksanaan program prioritas pemerintah.
“Hampir Dua tahun berjalan, yang disajikan bukan kesejahteraan, melainkan darurat keadilan. Lima dosa besar rezim ini membuktikan bahwa Prabowo-Gibran sudah game over di hati nurani rakyat,” Kata Rio dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/10/2026).
Menurutnya, deklarasi “End Game” merupakan bentuk ekspresi kekecewaan terhadap pemerintahan yang dinilai lebih menonjolkan pencitraan politik dibandingkan penyelesaian persoalan struktural.
Salah satu sorotan organisasi tersebut adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Gen Z Bersuara mengkritik besarnya anggaran negara yang disebut mencapai Rp3.136,5 triliun, sementara masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup dan kesulitan memperoleh pekerjaan.
“Anggaran negara menembus angka fantastis Rp3.136,5 triliun, tetapi di tingkat akar rumput, rakyat kecil berdarah-darah menghadapi mahalnya biaya hidup, sulitnya mencari pekerjaan,” ungkap Rio.
Seharusnya, ia menjelaskan, besarnya anggaran pendapatan dan belanja negara diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sedangkan di sektor pendidikakan, Gen Z Bersuara menilai pemerintah belum memberikan kepastian mengenai akses pendidikan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Organisasi itu menyoroti biaya kuliah yang dinilai memberatkan mahasiswa dan mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan.
“Pemerintah gagal mengakomodir hak dasar warga negaranya, mendapatkan hak pendidikan. Janji “digratiskan” hanya retorika para pejabat, sementara masa depan generasi muda dibunuh perlahan di ruang-ruang kelas yang mahal.” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga mengkritik soal penanganan kebakaran hutan yang saat ini dinilai belum mampu ditangani hingga ke akarnya. Kejadian tersebut dianggap terjadi pada setiap tahun dan pemerintah saat ini belum menujukkan upaya serius dalam penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan pelanggaran kehutanan.
“Tidak ada tindakan tegas dan nyata bagi korporasi yang lahannya terbakar. Asap tebal yang meracuni paru-paru rakyat di daerah adalah salah satu bentuk akibat dari kejahatan sistemik. Pemerintah lebih memilih keuntungan bagi para cukong oligarki dari pada menyelamatkan ruang hidup bagi makhluk hidup di masa mendatang,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menyoroti keseriusan pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi. Ia menilai, anggaran yang tinggi dan pengawasan yang lemah menjadi ladang bagi para koruptor.
“Pemberantasan korupsi belum berjalan dengan baik. Pengawasan dilemahkan, integritas penegak hukum diragukan, dan hukum hanya tajam ke bawah serta tumpul ke penguasa,” sambungnya.
Terakhir, Gen Z Bersuara juga menyoroti sejumlah program pmerintah yang dianggap bermasalah. Sejumlah program yang menyerap anggaran triliunan tanpa perencanaan yang matang justru dinilai sebagai alat pemerintah untuk melakukan pencitraan.
“Berbagai program unggulan yang dipaksakan berjalan hanyalah proyek mercusuar tanpa perencanaan matang—menyedot anggaran triliunan rupiah hanya untuk menjadi bahan publisitas di media social,” tambahnya.
Rio menambahakan, dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran dinilai belum mampu menjawab harapan publik dan tantangan sejarah bangsa. Ia pun memperingatkan bahwa jika kebijakan yang dinilai ugal-ugalan terus dipaksakan, seruan “End Game” dapat berkembang menjadi gelombang perlawanan publik yang menuntut perubahan arah pemerintahan.
“Waktu habis. Dua tahun kepemimpinan ini telah membuktikan bahwa Prabowo-Gibran gagal menjawab panggilan sejarah. Jika arah kebijakan ugal-ugalan ini terus dipaksakan, maka ‘End Game’ bukan lagi sekadar kritik, melainkan panggilan terbuka bagi seluruh rakyat untuk turun tangan mengambil alih masa depan bangsa!,” pungkas Rio Ipan Doni. (Nando),” pungkas Rio Ipan Doni. (Nando)
