dutapublik.com, BEKASI – Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang namanya santer diissuekan sebagai Balon (Bakal Calon) Presiden 2024 -2029 mendatang, dengan elektabilitasnya yang tinggi menjadi pusat perhatian publik di seantero penjuru NKRI.
Ganjar Pranowo salah sosok politisi kawakan asal PDIP yang saat menjadi balon kandidat terkuat dari hasil beberapa lembaga survei.
Puji Nugraha Ridwan alias Japong, Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Bekasi angkat bicara terkait Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menggelar kegiatan bansos atau bantuan untuk renovasi rumah untuk beberapa kader PDIP secara simbolis, akan tetapi terlihat simbolis tersebut ada logo BAZNAS.
Menanggapi hal tersebut Japong Kabid PTKP HMI Cabang Bekasi menyayangkan kegiatan yang seharusnya dinilai baik menjadi penilaian yang kurang wajar dan patut di pertanyakan, ujar Japong, Sabtu (31/12).
“Saya menilai ini awalnya baik, karena tidak ada salahnya gubernur provinsi melakukan hal yang bersifat membantu untuk masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi ada keanehan disini, kenapa simbolis tersebut ada logo BAZNAS, apakah anggaran tersebut memakai anggaran BAZNAS? Pakde Ganjar pun belum ada klarifikasi atau penjelasan mengenai hal tersebut, karena ini jadi heboh di masyarakat,” ucap Japong.
Lanjutnya, bantuan tersebut tertulis dengan nominal 20 juta. “Saya pun melihat dan selalu memantau postingan pake Ganjar Pranowo,” cetusnya.
“Ada keanehan, saya pantau kok, postingan dihapus. Ada apakah? Atau pakde Ganjar takut kalau dipertanyakan oleh netizen?” ujar Japong tegas.
Pada kolom captionnya, sambung Japong, Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) sudah berlangsung sejak lama dan kini sudah ada belasan juta RTLH yang telah direnovasi.
Ganjar Pranowo menyampaikan, untuk dana yang digunakan tidak hanya dari APBD Provinsi Jateng saja karena tidak akan mampu.
Maka dari itu turut digunakan dana dari APBN hingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta bantuan dari para relawan.
“Dalam ha ini saya tidak sepakat kalau anggaran Baznas atau APBD dipakai untuk bantuan yang membawa nama partai. Jelas tidak sepakat, dia dalam postingannya membawa nama Partai. Seharusnya kalau membantu ya membantu saja untuk masyarakat umum, tidak usah membawa nama partai, kesannya seperti kampanye di internal partai saja,” ujar Japong.
Japong menegaskan pihaknya akan mencoba mengkaji, dan jika ada aturan yang mengatur itu di langgar, maka akan ditindaklanjuti oleh PTKP HMI Cabang Bekasi. (SS)
