dutapublik.com, KARAWANG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali disorot setelah janjinya membangun jembatan sementara di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, tak kunjung ditepati. Padahal, janji tersebut disampaikan langsung melalui media sosial sebulan lalu, dengan klaim bahwa jembatan sudah bisa digunakan dua minggu sebelum Hari Raya Idulfitri.
Namun hingga kini, tidak ada realisasi yang jelas. Pembangunan jembatan sementara dari Dinas PU Provinsi Jawa Barat terbengkalai. Sementara itu, masyarakat Karawang Selatan memilih tidak tinggal diam dan bergotong-royong membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) darurat dari kayu dan bambu secara swadaya.
“Warga Karawang Selatan patut diapresiasi. Tanpa banyak bicara di media sosial, mereka turun langsung, urunan dana puluhan juta rupiah, dan membangun jembatan darurat yang kini bisa dilalui kendaraan roda dua,” kata aktivis Karawang, Tatang Obet.
Ia menilai tindakan warga justru lebih nyata dibanding janji-janji manis yang disampaikan Gubernur di ruang digital. “Gubernur hanya meminta maaf karena target pembangunan tidak tercapai. Tapi ini bukan sekadar soal minta maaf, ini soal kebutuhan hidup masyarakat yang terganggu karena akses jalan terputus,” tegas Tatang.
Menurutnya, lebih dari 70 ribu jiwa di Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru terdampak secara langsung akibat tidak adanya jembatan penghubung jalan provinsi. Perekonomian warga nyaris lumpuh karena transportasi terhambat.
Tatang pun mengkritik keras gaya kepemimpinan Gubernur yang lebih fokus membangun citra di media sosial ketimbang menyelesaikan persoalan nyata di lapangan. “Program 100 hari Gubernur memang ramai di TikTok, Instagram, dan YouTube. Tapi ketika janji tak ditepati, warga malah harus menyelamatkan diri sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, jika jembatan sementara benar-benar bisa dibangun dan rampung tepat waktu, lalu disusul perbaikan jembatan permanen, hal itu tentu menjadi prestasi. “Kalau mau buat konten di medsos, silakan. Tapi dasarnya harus kinerja nyata, bukan sekadar pencitraan,” tutup Tatang. (Uya)
