dutapublik.com, MINAHASA – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Minahasa, Daudson Rombon, ST, menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2026 dana yang akan dimanfaatkan, baik untuk operasional maupun pembangunan, diperkirakan sekitar Rp4 miliar. Jumlah tersebut menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp10 miliar.
Penurunan anggaran ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
“Dana tersebut tetap akan kami maksimalkan agar penerangan jalan di daerah ini tetap terpenuhi,” ujar Rombon saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Musrenbang RKPD Kecamatan Langowan Utara, Senin (9/2/2026).
Rombon menegaskan, meskipun anggaran terbatas, Dinas Perkim Minahasa tidak akan tinggal diam. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah melakukan lobi anggaran serta fasilitasi ke kementerian terkait.
“Hanya ini yang bisa kami lakukan agar apa yang kita harapkan dapat terwujud. Lobi anggaran dan fasilitas ke pemerintah pusat mudah-mudahan membuahkan hasil,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada Dinas Perkim, tetapi juga hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Pemerintah Kabupaten Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang terus berkomitmen bekerja maksimal demi pembangunan Kabupaten Minahasa yang lebih baik dan maju.
Sesuai arahan pimpinan, Dinas Perkim akan memaksimalkan anggaran yang tersedia serta terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah pusat melalui kementerian terkait, guna mendorong kebijakan yang berpihak pada peningkatan infrastruktur di Minahasa.
“Komitmen Pemkab Minahasa sangat jelas, yakni berupaya semaksimal mungkin agar harapan masyarakat, khususnya tersedianya fasilitas yang lebih baik dan memadai, dapat terwujud,” pungkas Rombon. (Effendy)
