dutapublik.com, JAKARTA – Polemik kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi hingga kini terus bergulir, menyusul meninggalnya Bupati Eka Supria Atmaja beberapa waktu yang lalu. Kinerja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) semakin dipertanyakan berlarutnya polemik tersebut.
Wakil Ketua Dewan Penasihat DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi Wahyu Sunanto mendatangi Kantor DPP Gerindra di Ragunan Jakarta. Kedatangan wahyu yang diikuti awak media itu manyampaikan kinerja Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang kebetulan dari Partai Gerindra.
“Agenda saya datang Ke DPP partai Gerindra siang ini untuk menyampaikan atau melaporkan Kinerja Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang kebetulan beliau dari partai kami. Dengan adanya kegaduhan-kegaduhan yang sangat membuat kami menjadi merasa sangat risih dan tidak ada titik temu yang jelas. Jadi kami datang ke sini untuk melaporkan, karena kinerja beliau untuk saat ini dipandang oleh masyarakat kabupaten Bekasi sangat tidak bagus.”
“Dengan adanya pergantian Bupati Bekasi sampai sekarang, Kabupaten Bekasi ada kekosongan Wakil Bupati waktu itu telah terjadi pertemuan para Dewan untuk memilih satu nama yaitu Pak Marzuki dan sampai sekarang tidak ada pengawalan yang tegas menjadikan dia sebagai Wakil Bupati,” kata Wahyu Sunanto.
Ia menjelaskan, harusnya ketua DPRD mengambil sikap yang tegas yang harus berani karena Bupati dan DPRD dipilih secara langsung dari masyarakat yang harusnya dikembalikan ke DPR.
“DPRD sudah melakukan satu pemilihan mengerucut satu nama yaitu Pak haji Marzuki. Ya harus dikawal dong supaya Pak haji Marzuki dilantik sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Bekasi, mangkanya saya datang ke sini saya minta supaya hukum DPP partai Gerindra segera menyikapi kinerja dari partai kami,” imbuhnya.
Dikatakan wahyu, bahwa dikursi DPRD, Partai Gerindra memiliki 11 anggota Dewan dan Ketua DPRD nya pun dari Partai Gerindra.
Keterangan Gambar 2 : Wakil Ketua Dewan Penasihat DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi Wahyu Sunanto, Saat Menyerahkan Laporan
“Kami tidak bicara ke yang lain. Kebetulan masyarakat Kabupaten Bekasi percaya pada partai Gerindra, sampai kita mempunyai sebelas Dewan dan mempunyai Ketua Dewanya. Kita kawal dong, kita harus hak-hak yang diberikanya, diberikan jangan jadi mandul tidak greget dan tidak berani melawan bahwa yang benar ya benar yang salah ya salah. Jadi kebenaran harus kita tegakkan.”
“Saya akan serahkan ke Hukum Partai. Bahwa kita punya prodak seseorang pimpinan yang tidak punya ketegasan dan keberanian, kalau saya menyatakan ini tidak bagus biarkan tim hukum DPP yang akan memberikan jawaban,” tegasnya.
Dengan polemik yang sekaran terjadi, Wahyu merasa kecewa terhadap Ketua DPRD Bekasi yang diketahui masih berasal dari Partai Gerindra.
“Saya kecewa dengan prodak yang seperti ini. Di Kabupaten Bekasi sudah ramai dan posisi padahal di pandemi tidak boleh berkumpul, tapi karena rakyat sudah merasa marah dengan Dewan-Dewan yang tidak tegas, mangkanya saya datang ke sini untuk memberikan laporan, ini lah kinerja Dewan atau Ketua DPRD yang ada di Dabupaten Bekasi yang kebetulan di pegang oleh partai kami. Kita akan rapat, kita panggil semuanya, Pengurus-Pengurus DPC sampai Ketua DPC agar segera ditindaklanjuti,” terangnya.
Ia berharap, masyarakat Kabupaten Bekasi tetap akan mempercayai Partai Gerindra dan ke depan pihaknya berjanji akan memperbaikinya untuk mejadi lebih bagus dalam melayani masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Jadi, kita tidak mau jadi partai yang besar tapi di situ kita jadi partai yang lemah tidak bisa mengawal, tidak bisa mempertahankan apa yang jadi hak untuk haji Marzuki.”
“Harapan saya semoga masyarakat Kabupaten Bekasi tetap percaya pada kami pada Partai Gerindra. Saya yakin ini hanya miss komunikasi saja. Mudah-mudahan untuk ke depannya kami akan lebih bagus untuk melayani dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (SS)
