dutapublik.com, MANADO – Diblokirnya Kartu Indonesia Sehat (KIS)/BPJS Kesehatan yang diberikan kepada warga sepihak oleh Pemerintah kota Manado lewat Program sejuta Kartu sejuta KIS langsung oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo, dipertanyakan.
“Jujur saya sebagai pasien kaget. Kok KIS/BPJS Kesehatan terblokir, tidak bisa digunakan lagi bulan Oktober. Info yang saya dapat dari rumah sakit sudah diiblokir oleh BPJS kesehatan Manado, sejak akhir September 2021. Ini aneh,” ujar Drs. Voucke Lontaan, salah seorang pasien RS Advent Teling Manado kemarin.
Voucke menyesalkan dengan kebijakan Pemkot Manado tersebut.
“KIS/BPJS Kesehatan itu kan menggunakan dana APBN. Kok semena-mena diblokir Pemkot Manado, Pak Wali Kota dananya dikemanakan? Ini program Pemerintah Nasional loh, bukan program Pemerintah Kota yang menggunakan APBD,” tegas Ketua PWI Sulut ini.
Menurut Voucke, Pemerintah yang telah melakukan pemblokiran tanpa pemberitahuan pemegang kartu kesehatan tersebut.
‘Misalnya, ada pemegang kartu seperti saya mendadak sakit terus nanti di rumah sakit baru ketahuan kartu kesehatannya sudah diblokir, sementara pasiennya sekarat, pasti dibiarkan. Saya alami itu nanti diberikan dana deposito baru diobati. Ini masalah kemanusiaan.”
“Wali Kota Manado setahu saya orang cerdas. Tetapi kenapa buat kebijakan yang merugikan banyak orang. Bukan hanya saya yang mengalami masalah manusia seperti ini,” terangnya.
Dihubungi terpisah, seorang ASN Dinas Sosial Kota Manado, tidak mengelak ketika ditanya adanya kebijakan Pemerintah Kota Manado tentang pemblokiran Kartu Kesehatan Indonesia/BPJS.
“Memang benar saat ini ada sejumlah warga untuk sementara kami blokir BPJS kesehatannya. Itu dilakukan untuk menverifikasi data kembali, sesuai kebijakan Pemerintah Kota, sebab ada pada KIS namanya masih tercantum tapi orangnya tidak tinggal lagi di Kota Manado,” tandasnya.
Menjadi pertanyaan, kenapa sejumlah nama KIS/BPJS Kesehatan diblokir? Menurutnya pemblokiran itu hanya sementara saja.
“Ada sekitar empat ribuan nama warga Kota Manado yang masuk daftar tunggu untuk mendapatkan BPJS Kesehatan Pemerintah. Ya Kalau nama Bapak (Voucke_red) pada Kartu BPJS Kesehatan mungkin terblokir karena kesalahan ketik. Kami Dinas Sosial juga mendapat data ini dari kelurahan,” kilahnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Manado Marini Kapoyos ketika dihubungi terpisah di ruang kerjanya mengatakan, Dinas Kesehatan Manado tidak mengetahui valitadasi data warga yang memegang Kartu Indonesia Sehat/ BPJS Kesehatan.
“Pak, kami di Dinas Kesehatan tidak tahu menahu soal validasi data tersebut. Itu urusan Dinas Sosial. Data yang kami ajukan ke BPJS Kesehatan, itu sesuai dengan data dari Dinas Sosial. Soal ada pemblokiran itu bukan kewenangan kami,” tukasnya. (Effendy V. Iskandar)
