dutapublik.com, BEKASI – Menyusul hak jawab dan klarifikasi dari salah satu redaksi, Ozos dari Team Cod Sniper kembali angkat bicara. Ia menegaskan bahwa sikapnya terhadap kegiatan tersebut didasarkan pada bukti-bukti nyata. (28/10/2026)
Ozos menegaskan bahwa kritik terhadap pekerjaan peningkatan Jalan Cilampayan–Pasirtanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, merupakan bagian dari kontrol sosial untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
Menurut Ozos, setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, persoalan papan informasi proyek, nilai anggaran, spesifikasi teknis, serta pelaksanaan pengawasan di lapangan perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait.
“Kalau pekerjaan memang sudah sesuai aturan, silakan buktikan dengan data dan fakta. Kami tidak ingin menuduh siapa pun tanpa dasar. Namun, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana pekerjaan dilaksanakan dan bagaimana pengawasannya berjalan,” tegas Ozos.
Ia menilai klarifikasi melalui pernyataan saja belum cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan publik. Pemeriksaan langsung di lokasi diperlukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, dan ketentuan yang berlaku.
Ozos meminta dinas teknis terkait, pengawas lapangan, konsultan pengawas, serta pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut untuk turun langsung ke lokasi dan menjelaskan pelaksanaan pekerjaan.
Selain itu, informasi mengenai nilai kontrak, sumber anggaran, pelaksana pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, serta spesifikasi teknis perlu disampaikan sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.
“Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi perdebatan. Lebih baik semua pihak turun ke lapangan, memeriksa pekerjaan, membuka data yang diperlukan, dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dengan begitu, semuanya bisa dinilai berdasarkan fakta,” ujarnya.
Sebagai Tim Investigasi LSM Sniper, Ozos menegaskan bahwa kontrol sosial bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan secara transparan dan menghasilkan infrastruktur berkualitas.
Ia berharap dinas terkait segera memberikan penjelasan dan menindaklanjuti setiap persoalan yang terbukti memerlukan pemeriksaan.
“Pembangunan yang menggunakan uang negara harus bisa dipertanggungjawabkan. Jika semuanya sudah sesuai aturan, keterbukaan dan pemeriksaan lapangan justru akan memperjelas persoalan,” pungkasnya.
(SM Migung)
