dutapublik.com, BEKASI – Pasca pembebasan Proyek Meikarta tahun 2018 dimana wilayah Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur termasuk salah satu peta wilayah pengembangan Meikarta. Bahwa pada saat itu banyak terjadi jual beli tanah milik adat masyarakat dampak dari pada pembebasan oleh pihak Meikarta ternyata ada negatif maupun positifnya adalah terjadinya kemakmuran dan kesejahteraan di masyarakat.
Negatifnya banyak jual beli antara masyarakat dan pihak pengembang yang hanya diberikan uang DP antara 5 hingga 10% dan diambil sertifikat aslinya oleh para calo sehingga akibat carut marut tersebut banyak masyarakat yang kebingungan karena sudah hampir 3 tahun lebih proses jual belinya tidak jelas, sertifikat mereka tidak jelas rimbanya.
Menyikapi hal di atas, Zuli Zulkifli, S.H., M.H., selaku Ketua LBH Arjuna mengatakan bahwa pihaknya telah membuka pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak pengembang maupun calo.
Kata Zuli, ada beberapa warga masyarakat yang mengadukan hal tersebut ke kantor LBH Arjuna dari beberapa pengaduan ada yang memenuhi syarat pengaduan dan ada juga yang tidak yang memenuhi syarat. “Kita lakukan proses dengan data-data yang ada, Alhamdulillah melalui proses yang panjang dengan berbekal surat kuasa dan data-data yang diberikan oleh warga yang dirugikan kami berhasil menyelesaikan permasalahan hilangnya dokumen sertifikat tanah milik keluarga salah satunya yaitu oleh bapak Minto yang memberikan kuasa pada kami LBH Arjuna untuk urus agar sertifikatnya kembali,” ujar Zuli kepada dutapublik.com, Rabu (31/8).
Menurut Zuli, keberhasilan pendampingan terkait kasus bapak Minto hanya satu dari sekian banyak kasus yang ditangani LBH Arjuna walaupun harus menempuh proses panjang akibat pembebasan lahan untuk pengembangan wilayah Meikarta di Kecamatan Cikarang Timur Desa Cipayung khususnya. (Uya)
