dutapublik.com, BEKASI – Elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Ormas Bekasi, melakukan aksi pasang spanduk di komplek Pemda Kabupaten Bekasi pada kamis (30/9), yang berisi penolakan akan dilantiknya Wabup terpilih H. Akhmad Marzuki, S.E.
Koalisi Ormas Bekasi menolak pelantikan Wabup terpilih dengan dalih inkonstitusional, cacat prosedur dalam tahapan proses Pilwabup yang digelar oleh DPRD Kabupaten Bekasi pada bulan Maret 2020 dan berdasarkan statement Mendagri Tito Karnavian tertanggal 23 Juli 2021, bahwa proses Pilwabup yang dilaksanakan DPRD Kabupaten Bekasi itu cacat prosedur seperti yang dikutip dari networknewsid.com.
Koalisi Ormas dan LSM tersebut, terdiri dari Cakra Bekasi, Laskar Merah Putih, Forum Komunikasi Anak Betawi,(Forkabi), Ikatan Pemuda Indonesia (IPI), Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia, (KP-LHI), Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK), Angakatan Muda Siliwangi (AMS), Maung Jagat Nusantara, Pemuda Demokrat Indonesia dan Paguyuban Warga Rawacitra.
Pasca aksi pembentangan spanduk penolakan pelantikan Wabup terpilih, salah satu Lembaga tergabung di Koalisi Ormas Bekasi, yaitu LP-KPK, melalui Ketua Komcab LP-KPK Kabupaten Bekasi Faisal Rajab, memberikan statement kepada awak media.
“Bahwa atas nama lembaga LP-KPK, kami mencabut dukungan atas aksi penolakan pelantikan Wabup terpilih dan pemasangan spanduk di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi, keputusan ini telah di ambil berdasarkan Rapat Internal di Lembaga kami,” ujaranya, pada Kamis (30/9).
Dikatakan Faisal, bahwasannya LP-KPK bersifat netral tidak memihak kepada siapa pun.
“Tetap menjaga marwah Lembaga Kami sebagai kontrol sosial kebijakan Pemerintah. Kami tidak mau terjebak dalam ranah politik dukung mendukung dan tolak menolak, karena semua itu sudah ada aturannya.
“Siapapun Bupati Kabupaten Bekasi kami dukung program kerjanya yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, dan kami tidak mau Lembaga kami masuk ke ranah yang lebih jauh. Kami LP-KPK bersifat netral dan mendukung dan mengawal kebijakan program Pemerintah Kabupaten Bekasi,” tegasnya. (SS)
