dutapublik.com, TANGGAMUS – Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani memiliki program 55 Aksi Desa Asik, salah satu programnya adalah Satu Pekon Satu Ambulance. Dalam menjalankan roda pemerintahan Bunda Dewi patut di acungkan jempol.
Bagaimana tidak berbagai cara dan upaya pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus telah dilakukan.
Seperti yang pernah disampaikan Bunda Dewi dalam acara serah terima Mobil Ambulance Pekon di Kecamatan Semaka bertempat di Kantor Pekon Karang Agung beberapa waktu lalu.
Namun sangat disayangkan jika program Bupati tersebut terkesan diabaikan dan tidak didukung oleh sebagian Oknum Kepala Pekon salah satunya Kepala Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kotaagung Barat dari tahun 2021 hingga tahun 2022 Ambulance Pekon Kandang Besi tak kunjung ada kejelasan keberadaanya.
Menanggapi hal tersebut Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) DPD Kabupaten Tanggamus Yuliar Baro angkat bicara. “Progam Pemerintah Daerah itu harus kita dukung terlebih yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat contohnya Satu Pekon Satu Ambulance itu adalah salah satu Program 55 Aksi Desa Asik Bupati Tanggamus,” ujar Yuliar, Minggu (5/6).
“Program Satu Pekon Satu Ambulance itu adalah program yang sangat bersentuhan dengan masyarakat dan harus kita dukung sepenuhnya tanpa terkecuali, jadi kalau ada Oknum Kepala Pekon yang terkesan kurang mendukung Program Bapati Satu Pekon Satu Ambulance seyogyanya pihak Pemerintah Daerah harus tegas mempertanyakan ke pihak pemerintah Pekon di maksud,” ungkap Yuliar.
Ia selaku Ketua DPD LPKNI Kabupaten Tanggamus mendesak pihak terkait untuk segera melakukan penggilan terhadap Oknum Kepala Pekon Kandang Besi yang terkesan mengabaikan Program Bupati tersebut, termasuk Kepala Pekon Kandang Besi.
Yuliar Baro menambahkan, LPKNI akan bersurat dengan ke Bupati Tanggamus untuk menyikapi ketidakjelasan keberadaan Unit Mobil Ambulance Pekon Kandang Besi.
“Yang jelas DPD LPKNI Tanggamus akan segera kirim surat ke Bupati dan APH terkait masalah Ambulance tersebut,” tutup Yuliar. (Sarip)
