dutapublik.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menggerakkan sektor riil melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kemitraan dengan sektor swasta. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi daerah sekaligus menjaga perputaran uang di masyarakat.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti oleh para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia, Mendagri menekankan bahwa peran Sekda sangat krusial dalam keberhasilan program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjamin pelayanan publik yang optimal.
“Sekda merupakan jantung pemerintahan daerah yang berperan strategis dalam menggerakkan birokrasi,” ujar Tito dalam arahannya.
Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus sarana sinkronisasi arah kebijakan pembangunan ke depan. Forum ini juga menjadi kesempatan bagi para Sekda untuk memperkuat tata kelola anggaran secara lebih efektif, termasuk dalam mendorong efisiensi belanja daerah.
“Saya juga menekankan pentingnya kemampuan daerah dalam menangkap peluang dari program pemerintah pusat, termasuk di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Namun demikian, pemerintah pusat juga akan mempertimbangkan rekam jejak kepala daerah dalam menyalurkan program,” tambahnya.
Terkait pengawasan efisiensi Pemda terhadap dinamika Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026, Kemendagri akan mengoptimalkan pemantauan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Hasil pemantauan akan ditayangkan secara live streaming agar masyarakat dapat turut mengawasi sekaligus mendorong terciptanya iklim kompetisi yang sehat antardaerah,” jelas Mendagri.
Selain itu, Kemendagri juga akan turun langsung ke daerah untuk memantau kondisi di lapangan dan memastikan monitoring daerah diperkuat.
“Monitoring ini akan didukung oleh tiga Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) yang nantinya akan turun langsung sesuai dengan pembagian tiga wilayah di Indonesia,” tutup Tito.(Effendy)
