dutapublik.com, KARAWANG –Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi sorotan publik. Proyek yang berlokasi di RT 002 RW 004 Dusun Kertajaya, Desa Balonggandu ini akhirnya rampung pada 3 April 2025, meskipun penyelesaiannya melewati batas tahun anggaran yang telah ditentukan. Hingga kini, Pemerintah Desa Balonggandu belum memberikan penjelasan resmi terkait keterlambatan tersebut, sementara sejumlah pihak yang dimintai keterangan terkesan enggan memberikan jawaban.
Ketua RW 04 Desa Balonggandu, Tata Suwita, yang dilantik pada Januari 2025 dan mulai aktif bertugas pada Februari 2025, mengungkapkan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam pengelolaan anggaran proyek. Ia menyebut hanya diminta oleh Pemerintah Desa Balonggandu untuk mengawasi jalannya pembangunan bersama Ketua RT setempat. “Saya kurang paham soal anggaran, karena saya hanya disuruh mengontrol pembangunan saja. Pekerjaan itu selesai sekitar tanggal 3 April,” kata Tata, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak Kecamatan Jatisari disebut lebih memahami perkembangan proyek tersebut, karena pelaksana kegiatan sudah pernah dipanggil ke kecamatan untuk dimintai keterangan. Hal ini diungkapkan oleh Nur, pendamping desa Balonggandu. Namun, rincian hasil pemanggilan tersebut belum dibuka ke publik.
Upaya konfirmasi kepada Kaur Ekbang Desa Balonggandu, Pramono, tidak membuahkan hasil. Hingga berita ini diterbitkan, Pramono belum memberikan jawaban. Hal serupa juga terjadi ketika mencoba menghubungi Kepala Desa Balonggandu, yang tidak merespons permintaan klarifikasi. Bahkan, Camat Jatisari, Tri Warakanti, yang diharapkan dapat memberikan keterangan, juga belum menjawab permintaan konfirmasi dari media.
Keterlambatan proyek ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai transparansi penggunaan dana desa dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini juga mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 201/PMk.07/2022, yang mengatur mekanisme penggunaan dan pengelolaan dana desa untuk kegiatan pembangunan. Dalam PMK tersebut, dijelaskan bahwa kegiatan yang menggunakan dana desa harus mengikuti ketentuan waktu pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan, serta harus transparan dan akuntabel dalam pelaporannya.
PMK ini menegaskan bahwa setiap proyek yang menggunakan dana desa harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang sesuai, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah disetujui oleh pemerintah terkait. Namun, untuk proyek di Desa Balonggandu, keterlambatan penyelesaian yang terjadi menimbulkan keraguan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan ini.
Media ini akan terus mengupayakan konfirmasi lebih lanjut guna memastikan keterbukaan informasi kepada publik serta mendukung transparansi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Balonggandu. (Uya)
