, , , , , , , , , ,

Kades Barugbug Sulit Dihubungi, Konfirmasi Pengelolaan Anggaran Desa Belum Mendapat Jawaban

dutapublik.com, KARAWANG — Transparansi dan keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran desa menjadi perhatian publik. Namun, upaya awak media untuk meminta...

SATMA AMPI Madina Desak Usut Tuntas Dugaan PETI dan Penyalahgunaan Dana Desa di Lubuk Samboa

dutapublik.com, MADINA — Polemik yang melibatkan Kepala Desa Lubuk Samboa terkait dugaan penggunaan Dana Desa serta dugaan keterlibatan dalam aktivitas Pertambangan...

Hukum Tua Koyawas Hadiri Pelantikan 128 Ketua TP PKK Desa se-Kabupaten Minahasa Periode 2026-2034

dutapublik.com, MINAHASA – Hukum Tua Desa Koyawas menghadiri pelantikan 128 Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Desa se-Kabupaten Minahasa periode 2026-2034 yang dipimpin...

Kejari Minahasa Bekali Hukum Tua Perempuan Kelola Dana Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa

dutapublik.com, SULUT – Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa menggelar sosialisasi pengelolaan dana desa bagi para hukum tua (kepala desa) perempuan se-Kabupaten...

Proyek Kandang Ayam BUMDes TA 2025 Tegalurung Diduga Masih Mangkrak, LSM MPPN Minta APH Lakukan Audit Menyeluruh

dutapublik.com, KARAWANG – Proyek pengadaan kandang ayam dan usaha ayam petelur yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegalurung, Kecamatan Cilamaya Kulon,...

Solusi Resmi PMK 81 Tahun 2025: Sisa Dana Desa Earmarked Dapat Digunakan Untuk Bayar Kegiatan Non-Earmarked

dutapublik.com, MINAHASA  – Kementerian Keuangan menegaskan tetap memberlakukan PMK Nomor 81 Tahun 2025 dan tidak akan mencabut regulasi tersebut. Aturan ini...

Sengkarut Dana 20 Persen Ketahanan Pangan Pekon Tanjung Anom: Warga Pertanyakan Transparansi Pengadaan Kambing

dutapublik.com, TANGGAMUS – Polemik penggunaan dana ketahanan pangan sebesar 20 persen dari pagu Dana Desa Pekon Tanjung Anom terus menjadi perhatian masyarakat....

Apdesi Sulut Soroti PMK No. 81 Tahun 2025 dan Dampaknya Pada Pencairan Dana Desa

dutapublik.com, MINAHASA – Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 menuai kritik dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia...