dutapublik.com, TANGGAMUS – Menindaklanjuti dugaan tidak disalurkannya BLT DD Tahap 5 yang dilakukan Kepala Pekon Antar Brak (Viendra Sari) Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, akhirnya mencul pihak ketiga yang diduga mencoba melakukan intimidasi kepada Jurnalis, pada Senin (15 /11).
Semenjak mencuatnya pemberitaan terkait BLT DD di Pekon Antar Brak, diketahui oknum pihak ketiga yang tak dikenal tersebut, belum lama ini menghubungi Kabiro media dutapublik.com via telpon yang mengaku ngaku sebagai saudaranya Kepala Pekon Antar Brak Viendra Sari.
Terkait dugaan tidak dibagikannya BLT DD tahap 5 di Desa Antar Brak, Kepala Viendra mengatakan, masalah penghapusan 129 KPM itu sudah sesuai prosedur sudah melalui Musdesus dan masalah BLT DD Tahap 5, pihaknya menyalurkan sesuai waktunya. Semua sudah melalui hasil musyawarah yang dihadiri oleh Pendamping Desa ,pihak Kecamatan, BHP, Tokoh Masyarakat dan seluruh Keluarga Penerima Manfaat.
“Iya untuk tahap lima itu sudah kami bagikan sesuai waktunya kalau untuk penghapusan yang 129 KPM itu sudah melalui musyawarah yang dihadiri oleh Pendamping Desa Badan Himpun Pemekonan BHP ada juga dari pihak Kecamatan Tokoh Masyarakat dan warga penerima KPM,” terangnya.
Namun, hal itu berbeda dengan pengakuan salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya, bahwa untuk BLT DD tahap lima itu tidak dibagikan oleh pihak Pemerintah Pekon dan juga untuk penghapusan BLT DD tahap 9 dan tahap 10 sebanyak 129 KPM itu tanpa sepengetahuan warga penerima manfaat.
“Iya kami selaku warga sangat menyayangkan atas tindakan Kepala Pekon yang tidak membagikan BLT DD tahap lima dan juga menghapus BLT DD tahap 9 dan tahap 10 secara sepihak sebanyak 129 KPM yang dihilangkan haknya,” tuturnya.
Sementara, saat awak media menyambangi Kantor Kecamatan setempat, Munjir, selaku Camat pun menuturkan, bahwa jika memang ada temuan seperti itu, pihaknya akan kroscek dan akan turun langsung ke Pekon yang bersangkutan.
“Kalau memang ada temuan seperti itu, kami akan turun langsung untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan akan menanyakan ke pemeritah Pekon,” tegasnya. (Sarip)
