dutapublik.com, KARAWANG – Politik standar ganda adalah ukuran moral dengan membuat penilaian terhadap subyek yang berbeda dan dinilai secara tidak sama dalam suatu kejadian atau obyek serupa yang terkesan tidak adil dan tidak proporsional.
Dalam penyelesaian berbagai konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, Pemerintah Amerika Serikat (AS) sering menerapkan politik standar ganda.
Kebijakan tersebut didasari oleh berbagai kepentingan Pemerintah AS terhadap konflik yang sedang terjadi, baik itu kepentingan politk, ekonomi maupun kepentingan ideologi.
Yang paling nyata penerapan politik standar ganda AS adalah dalam konflik yang melibatkan umat Muslim. Pada konflik yang terjadi di Irak, Libya dan Suriah keterlibatan AS didasarkan pada kepentingan ekonomi. Karena di situ AS dapat mengeruk keuntungan dari penjualan senjata dan menguasai sumber-sumber minyak.
Dalam kasus penindasan Muslim Uighur oleh Pemerintah Tiongkok, dengan lantang AS menyuarakan dukungan terhadap Muslim Uighur. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk embargo ekonomi terhadap Tiongkok.
Sedangkan dalam kasus yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar dan Muslim Palestina, Pemerintah AS cenderung pasif. Bahkan Pemerintah AS justru secara terang-terangan mendukung kebijakan yang diambil oleh Pemerintah zionis Israel terhadap kaum Muslim Palestina.
Kenapa AS sangat keras menyikapi kasus Muslim Uighur, karena yang menindas mereka adalah Negara Tiongkok yang notabene berhaluan komunis. Dan sudah menjadi rahasia umum kalau ideologi komunis adalah musuh AS. Jadi disini faktor ideologi yang mempengaruhi tindakan AS tersebut.
Sedangkan untuk kasus Muslim Rohingnya dan Muslim Palestina, Pemerintah AS terkesan diam dan cenderung mendukung Israel.
Sudah sejak lama AS sangat mengagungkan Demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Pemerintah AS seharusnya berlaku adil dan sama terhadap semua kasus diatas. Karena kepentingan ekonomi, ideologi dan kepentingan politik itu sendiri yang menyebabkan Pemerintah AS mempraktekan politik standar ganda atau Double Politic Standar. (endang andi)
