dutapublik.com, BEKASI – Pandangan negatif beberapa masyarakat terkait kejadian bentroknya antara LSM dengan Ormas yang ramai diberitakan kalangan media, DPP LSM IKAPUD Nusantara menggelar Raker Pembinaan untuk Jajaran serta Anggota LSM IKAPUD Nusantara, pada Jumat (15/10).
Raker Pembinaan tersebut dilaksanakan di Sekretariat LSM IKAPUD Nusantara DPC Karangbahagia dengan tujuan agar tidak adanya Oknum anggota dari LSM IKAPUD Nusantara yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan tupoksinya, agar terhindar dari peristiwa keributan.
Sebagai tuan rumah, selaku Ketua LSM IKAPUD DPC Karangbahagia H. Endih yang akrab disapa H. Frengki yang diwakili oleh M. Suparman selaku Sekjen 1, mengaku merasa senang dan terhormat karena pada Raker tersebut diselenggarakan di Sekretariatnya.
“Alhamdulillah saya merasa terhormat sekali karena Rapat Kerja dan Pembinaan anggota kali ini bertempat di Kantor Sekretariat DPC Karangbahagia,” tuturnya.
Dirinya berharap, LSM IKAPUD Nusantara dalam menjalankan tugasnya berdasarkan tupoksi sebagai kontrol sosial.
“Harapan saya, mudah-mudahan LSM IKAPUD Nusantara semakin besar, kompak dan solid dalam menjalankan tupoksinya sebagai Lembaga Sosial Kontrol,” harapnya.
Sementara, Yanto, selaku Sekjen DPP LSM IKAPUD Nusantara yang memimpin Raker Pembinaan mewakili Ketua Umum Inda Wisnu Wijaya yang berhalangan hadir menerangkan, bahwa dalam menjalankan tugasnya semua jajaran anggota LSM IKAPUD Nusantara agar tidak keluar dari tupoksinya sebagai sosial kontrol apalagi sampai melakukan tindakan yang anarkis saat menyikapi persoalan.
“Kita ini LSM bukan Ormas! Jadi, kalau kita menemukan oknum Pengusaha atau Penyelenggara Negara yang melakukan penyelewengan dana atau penyalahgunaan wewenang dan jabatannya, maka kita cukup melakukan teguran dan berkirim surat kepada APH atau Instansi yang berwenang agar oknum tersebut dapat segera ditindaklajuti,” terangnya.
Yanto menegaskan, anggota LSM IKAPUD Nusantara dalam menjalankan tugasnya harus tetap satu komando.
“Jadi tidak boleh kasar apalagi ada tindakan anarkis yang akan memicu keributan, harus satu komando. Tidak boleh ada anggota yang menjalankan tugasnya tanpa sepengetahuan atau izin dari Ketua DPCnya masing-masing,” tegasnya. (Iwan Ridwan)
