dutapublik.com, MADINA – Hari kedua unjuk rasa ratusan guru honorer yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi PPPK di Madina mendapat respon positif dari DPRD Madina.
Mereka dihadirkan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Madina dengan Dinas Pendidikan, BKD Madina, dan Dinas Kesehatan Madina. RDP itu dipimpin langsung ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis, S.H.
RDP yang berlangsung alot dan sesekali menghangat itu berakhir pada pukul 15.47 Wib dengan kesepakatan DPRD Madina akan mengeluarkan surat rekomendasi ke Pemkab Madina meminta pembatalan SKT, dan menjadikan hasil ujian CAT sebagai dasar penetapan pemenang seleksi.
Ketua DPRD Madina dalam pendapat akhirnya sebelum menutup rapat, mengatakan bahwa sesuai kewenangan DPRD maka langkah mengeluarkan rekomendasi dimaksud akan segera dikeluarkan lembaganya.
Pantauan selama berlangsungnya rapat, banyak kejanggalan yang terungkap ke publik. Diantaranya ketidakprofesionalan pihak Dinas Pendidikan dan BKD Madina dalam melaksanakan apa yang menurut mereka disebut dengan SKT sehingga terbukti sangat merugikan orang lain.
Selain itu terungkap juga ke publik adanya maladministrasi bahkan disebut sebut juga ada honorer siluman yang dinyatakan lulus dalam seleksi PPPK Madina.
Baik Kadis Pendidikan Madina maupun Kepala BKD Madina masing masing Dollar Hafriyanto dan Abdul Hamid nyaris tak berkutik dicecar pertanyaan oleh sejumlah anggota dewan diantaranya Sobir Lubis, S.H., Erwin Efendi Lubis, S.H., Dra. Hj. Eli Hartati, Zubaidah, S.Sos., H. Nis’ad Sidik, H. Maraganti Batubara, S.E., dan lainnya.
Situasi sesekali memanas ketika terdengar sorakan dari pihak guru honorer yang menjadi korban akibat kebijakan tidak profesional itu.
Terlihat wajah wajah sumringah dan secercah senyum dingin di wajah para guru honorer usai rapat ditutup.
Sementara itu Abdul Latif Lubis atau akrab disapa Latif Lubis dalam statusnya yang dibagikan di laman FB, menyatakan kalau dirinya sudah sampai di gedung anti rasuah KPK di Jakarta.
Perjalanannya ke ibukota negara ini sebagaimana dijelaskannya sebelumnya adalah dalam rangka mencari keadilan bagi ratusan guru honorer di Madina yang menurut dia merupakan korban ketidakadilan akibat kebijakan tidak profesional.
Seperti diketahui, sebelumnya, Kamis lalu, Latif Lubis juga telah mendatangi kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta guna menyampaikan laporan pengaduan terkait kisruh penerimaan PPPK di Madina. (S.N)
