alat bukti, BPK, BPKP, due process of law, Henry Yosodiningrat, Hukum Pidana, Kejaksaan, kerugian keuangan negara, Korupsi, KUHAP, Mahkamah Konstitusi, Penegakan Hukum, PT CNI, tersangka, UU Tipikor
Henry Yosodiningrat Soroti Perkara PT CNI: Pengembalian Rp401,65 Miliar Bukan Bukti Otomatis Tindak Pidana
dutapublik.com, PRESS RELEASE (Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H.) PENDAPAT SAYA TERKAIT PERKARA PT CNI Pertama, saya ingin meluruskan satu hal. Benar bahwa...
Audit BPKP sebagai Alat Bukti Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi? Ini Pendapat Hukum Prof. Henry Yosodiningrat
dutapublik.com, JAKARTA – Polemik mengenai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak...
DPP KAMPUD Soroti Pelimpahan Kasus Eks Jampidsus ke Kejagung, Dinilai Tidak Sesuai Prosedur KUHAP
dutapublik.com, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD), Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H.,...
Hukum di Persimpangan Jalan: Keadilan Sosial atau Alat Legitimasi Kekuasaan Dalam Penerapan KUHP Nasional
dutapublik.com, JAKARTA – Dinamika penegakan hukum di Indonesia memasuki fase krusial seiring diberlakukannya berbagai pembaruan regulasi strategis, termasuk Kitab...
