Denny Indrayana, DPR RI, Drs. Supriyanto, Gibran Rakabuming Raka, Hukum, ijazah Gibran, Jawa Timur, Jawa Timur VII, Mahkamah Konstitusi, MK, PHPU 2024, Politik, putusan MK, Surabaya, syarat pendidikan Gibran
Anggota DPR RI Supriyanto Kritik Putusan MK soal Ijazah Gibran: Dinilai Kurang Cermat
dutapublik.com, SURABAYA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Jawa Timur VII, Drs. Supriyanto, menyampaikan kritik terhadap...
Sidang PHPU Ijazah Wapres Gibran di MK Dinilai Cacat Logika Ketatanegaraan
dutapublik.com, JAKARTA — Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan persyaratan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan...
Henry Yosodiningrat Soroti Perkara PT CNI: Pengembalian Rp401,65 Miliar Bukan Bukti Otomatis Tindak Pidana
dutapublik.com, PRESS RELEASE (Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H.) PENDAPAT SAYA TERKAIT PERKARA PT CNI Pertama, saya ingin meluruskan satu hal. Benar bahwa...
Audit BPKP sebagai Alat Bukti Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi? Ini Pendapat Hukum Prof. Henry Yosodiningrat
dutapublik.com, JAKARTA – Polemik mengenai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak...
MK Tolak Uji Materi Aturan Anggota Polri Jabat ASN
dutapublik.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutus perkara Nomor 223/PUU-XXIII/2025 terkait permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 19...
Praktisi Hukum Soroti Kebijakan KPK Tak Lagi Tampilkan Tersangka ke Publik
dutapublik.com, JAKARTA – Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lagi menampilkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi kepada publik menuai...
Oking Ganda Miharja Resmi Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum Dari Universitas Jayabaya
dutapublik.com, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokasi Indonesia (DPN PERSADIN), KRT. Oking Ganda Miharja, S.H., M.H., resmi...
PWI Minta MK Perkuat Perlindungan Wartawan Dalam Uji Materi Pasal 8 UU Pers
dutapublik.com, JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat konstitusional...
