Hukum Pemerintahan Desa – DUTA PUBLIK

Home Hukum Pemerintahan Desa

Anggota BPD, Aparatur Sipil Negara, ASN, berita Bekasi, berita desa, BKPSDM Kabupaten Bekasi, BPD, Cikarang, Cikarang Pusat, Desa Hegarmukti, Desa Hegarmukti Bekasi, Disiplin ASN, DPMD Kabupaten Bekasi, Dugaan Pelanggaran Administrasi, Gaji PPPK, Hegarmukti, Hukum Pemerintahan Desa, Insentif BPD, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, kinerja aparatur, Konflik Kepentingan, Pemerintahan Desa, Pengawasan Desa, Permendagri 110 Tahun 2016, Polemik Desa, PPPK, rangkap jabatan, Regulasi Desa, Undang-Undang ASN

Keterangan Gambar: Ilustrasi dugaan rangkap jabatan seorang PPPK yang masih aktif sebagai anggota BPD di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, yang menjadi sorotan masyarakat karena diduga menerima penghasilan dari dua jabatan sekaligus.

Warga Pertanyakan Legalitas Oknum PPPK Yang Rangkap Jabatan Jadi Anggota BPD Hegarmukti

Jarwo04/06/2026

dutapublik.com, BEKASI – Sorotan tajam kembali desa di wilayah Kabupaten Bekasi. Belakangan ini, mencuat isu mengenai adanya oknum Pegawai Pemerintah dengan...

Read More0 Comment