Asep Surya Atmaja, ASN, berita Bekasi, BKN, BPD, Guru PPPK, Kabupaten Bekasi, Konflik Kepentingan, Pemerintahan Desa, Permendagri 110 Tahun 2016, Plt. Bupati Bekasi, PPPK, rangkap jabatan, UU Desa
PLT Bupati Bekasi Tegaskan PPPK Dilarang Rangkap Jabatan Sebagai Anggota BPD
Jarwo18/07/2026
dutapublik.com, BEKASI – Polemik mengenai rangkap jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang juga menjabat sebagai anggota Badan...
Tokoh Masyarakat Tidak Dilibatkan Dalam Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan BPD, Pjs Kades Cengkong Diduga Tabrak Perbup Nomor 24 Tahun 2026,
Jarwo21/06/2026
dutapublik.com, KARAWANG – Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cengkong periode 2026-2034 menuai sorotan setelah diduga...
Warga Pertanyakan Legalitas Oknum PPPK Yang Rangkap Jabatan Jadi Anggota BPD Hegarmukti
Jarwo04/06/2026
dutapublik.com, BEKASI – Sorotan tajam kembali desa di wilayah Kabupaten Bekasi. Belakangan ini, mencuat isu mengenai adanya oknum Pegawai Pemerintah dengan...
Pengisian BPD Desa Labansari Dilakukan Transparan, Libatkan Tokoh Masyarakat Sesuai Permendagri 110/2016
Jarwo10/05/2026
dutapublik.com, BEKASI – Proses pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, dipastikan...
Tokoh Masyarakat Labansari Tegaskan Pemilihan BPD Harus Patuhi Aturan Domisili
Jarwo08/01/2026
dutapublik.com, BEKASIi – Tokoh masyarakat Desa Labansari menegaskan bahwa proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mulai dari tahapan pencalonan hingga...






