DPR RI, Gibran Rakabuming Raka, hukum ketatanegaraan, ijazah Gibran, Mahkamah Konstitusi, MK, Pasal 7A, Pasal 7B, PHPU, pilpres 2024, sengketa pemilu, Supriyanto, UUD 1945, Wakil Presiden
Sidang PHPU Ijazah Wapres Gibran di MK Dinilai Cacat Logika Ketatanegaraan
dutapublik.com, JAKARTA — Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan persyaratan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan...
