dutapublik.com – BLORA Selain melibatkan 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab, penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Blora juga menggandeng organisasi dan lembaga lintas sektor hingga lembaga vertikal.
Selasa (11/5) pagi, Bupati pun melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan, kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan enam lembaga luar Pemkab. Diantaranya Polres Blora, Kemenag, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Bank Jateng, BRI dan Kantor POS.
Penandatanganan dilaksanakan di ruang pertemuan Gedung MPP Kabupaten Blora yang berada di Jl.Blora-Cepu km 5 Ngelobener, Jepon. Disaksikan Wakil Bupati, Sekda, para Asisten, Kepala OPD dan BUMD lingkup Kabupaten Blora.
Bupati, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja sama seluruh OPD dan lembaga lintas sektor yang telah mendukung pendirian MPP sebagai salah satu program prioritas 99 hari kerjanya.
“Terima kasih atas kerja samanya, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi ladang ibadah kita semua untuk melayani masyarakat. Alhamdulillah beberapa pos layanan sudah mulai membuka pelayanan, sembari menunggu launching resmi oleh Pak Menteri PAN RB yang rencananya awal Juni nanti,” ucapnya.
Ia menerangkan bahwa Kementerian PAN RB rencananya akan melakukan monitoring di akhir bulan Mei.
“Akhir Mei nanti akan ada monitoring dari Kementerian PAN RB. Semoga hasilnya bagus sehingga 3 Juni bisa diresmikan langsung oleh Pak Menteri. Kita juga ingin undang Pak Gubernur,” tambahnya.
Selanjutnya, Bupati mengatakan dirinya ingin agar MPP ini ke depan juga bisa menjadi pusat ekonomi baru, tidak hanya untuk pelayanan dokumen saja.
“Biar benar-benar seperti mal, maka kedepan saya ingin ada aktifitas ekonomi juga di sini. Selain dekranasda, tolong nanti produk-produk UKM dan oleh-oleh khas Blora bisa turut dipasarkan disini. Jadi masyarakat yang datang selain mengurus dokumen dan perizinan, bisa sembari berbelanja,” sebutnya.
Apalagi menurut Mas Arief sapaan akrab Bupati, banyak tamu-tamu dari luar daerah kerap dibawakan produk UKM sebagai oleh-oleh khas Blora ternyata tertarik dan ingin dikirimkan lagi. Sehingga peluang ini harus bisa ditangkap untuk memasarkan produk UKM di MPP.
“MPP ini di tepi jalan Nasional, sehingga cocok juga untuk kita memasarkan produk UKM. Jangan hanya tampak sebagai kantor pelayanan saja, namun juga benar-benar seperti mal. Nanti tolong dikasih juga area free wifi yang internetnya kencang agar anak-anak muda juga betah berkreasi di sini. Mengingat konten digital saat ini sedang naik daun,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Drs. Purwanto, M.M. mengatakan, bahwa sedianya ada 9 lembaga lintas sektoral yang melakukan penandatanganan kerja sama pembukaan pelayanan di MPP hari ini. Namun karena di waktu yang bersamaan 3 lembaga ada acara lainnya sehingga ditunda.
“Yang kami tunda adalah Kejaksaan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Imigrasi. Semoga ke depan bisa segera kita lakukan menyusul. Sehingga total akan ada 247 layanan yang dibuka di MPP kita nanti,” sebutnya.
Usai penandatanganan, Bupati didampingi Wakil Bupati dan Sekda, sempat berkeliling melihat bebera pos layanan yang sudah melaksanakan pelayanan. Diantaranya layanan administrasi kependudukan seperti legalisir KK, pembuatan KTP, KIA, layanan perizinan, layanan DPU, Dinrumkimhub, Pojok Baca, hingga Dekranasda. Sedangkan pos layanan lainnya sedang masih dalam tahap penataan. Sumber Tim Liputan Prokompim Blora. (ysn)
