dutapublik.com, KARAWANG – Kondisi jalan rusak parah di jalur penghubung Cinyemplak-Burandul, wilayah Desa Lemahduhur, menuai keluhan keras dari masyarakat. Jalan yang seharusnya menjadi akses utama warga dan petani itu berubah menjadi becek dan nyaris tak bisa dilalui saat musim hujan, terutama ketika musim panen tiba.
Andes RDS, salah satu warga, menyampaikan keluhan melalui chat WhatsApp, menyoroti lambannya respon pemerintah desa. Ia meminta agar Pemdes Lemahduhur bersama dua desa lainnya Dayeuhluhur dan Pasir Kamuning untuk segera bertindak.
“Kami mohon kepada pemerintah desa, terutama Lemahduhur, untuk segera menyelesaikan jalan Cinyemplak ke Burandul. Saat musim hujan, masyarakat kesulitan melintas. Kalau musim panen, petani malah sengsara. Sudah terlalu lama dibiarkan rusak,” ujarnya geram.
Sayangnya, jawaban dari Sekretaris Desa Lemahduhur, Asim, hanya menyebutkan bahwa aspirasi tersebut sudah masuk ke dalam daftar usulan Dewan Azis dari Fraksi Golkar dan diharapkan baru bisa terealisasi pada tahun 2026.
“Sudah masuk aspirasi Pak Dewan Azis dari Golkar, mudah-mudahan bisa terealisasi tahun 2026,” ucapnya singkat.
Respons tersebut menuai kritik lebih tajam dari warga. Banyak yang menilai pemerintah desa seolah melempar tanggung jawab ke pihak legislatif, padahal perbaikan jalan desa merupakan kewajiban langsung Pemdes sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana desa yang salah satunya wajib dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan.
Warga mempertanyakan prioritas anggaran Pemdes Lemahduhur yang selama ini dinilai tidak berpihak pada kebutuhan krusial masyarakat. Jalan penghubung ini bukan sekadar akses, tapi nadi kehidupan ekonomi warga, terutama petani.
“Kami tidak butuh janji dan alasan. Kalau jalan ini dibiarkan rusak terus, berarti Pemdes tak menjalankan fungsinya. Jalan ini tanggung jawab langsung pemerintah desa, bukan hanya dilempar ke dewan,” ujar seorang warga lainnya.
Kini masyarakat menanti langkah konkret, bukan sekadar wacana. Perbaikan jalan harus segera menjadi prioritas, bukan sekadar catatan aspirasi di atas kertas. (Red)
