dutapublik.com, KARAWANG – Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Karawang Merdeka guna membahas hasil kajian terkait kondisi masyarakat miskin kota di Kabupaten Karawang.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat II DPRD Kabupaten Karawang pada Selasa (26/5/2026) tersebut dihadiri unsur Komisi IV DPRD, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
Dalam forum tersebut, GMNI Karawang Merdeka memaparkan naskah kajian berjudul “Rakyat Miskin Kota yang Termentahkan dalam Perspektif Marhaenisme”. Kajian itu mengulas kondisi masyarakat miskin perkotaan di Karawang, tuntutan masyarakat, serta dasar hukum dan konstitusional yang menjadi landasan perlindungan hak-hak warga negara.
Ketua DPC GMNI Karawang Merdeka, Silvan Daniel Sitorus, menegaskan bahwa pesatnya perkembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, industrialisasi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan pemilik modal, tetapi juga harus berpihak kepada masyarakat lokal yang masih menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
“Industrialisasi harus berpihak kepada masyarakat Karawang, bukan hanya kepada pemilik modal,” tegas Silvan.
GMNI menilai masih terdapat ketimpangan sosial di Kabupaten Karawang. Tingginya nilai investasi dan pertumbuhan industri dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin perkotaan yang masih rentan secara ekonomi.
Pandangan serupa disampaikan Ketua DPK GMNI UBP Karawang, Jeje Zaenudin. Ia menyoroti fenomena masyarakat yang masih berebut bantuan sosial di kawasan Alun-Alun Karawang sebagai salah satu indikator bahwa persoalan kesejahteraan sosial belum terselesaikan secara optimal.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
GMNI Karawang Merdeka menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat serta mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada rakyat.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi PDI Perjuangan, Dede Anwar Hidayat, mengapresiasi langkah GMNI yang dinilai aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui forum RDP.
Ia menilai keterlibatan organisasi mahasiswa dalam menyampaikan kajian dan masukan terhadap kebijakan publik merupakan bentuk partisipasi demokratis yang penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan.
“Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial. Masukan yang disampaikan melalui kajian seperti ini menjadi bahan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang bersama organisasi perangkat daerah yang hadir menyambut baik kajian yang disusun GMNI. Kajian tersebut dinilai dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat.
Melalui RDP tersebut, seluruh pihak sepakat membangun sinergi dalam mencari solusi atas persoalan kemiskinan perkotaan, ketimpangan sosial, serta berbagai kerentanan yang masih dihadapi masyarakat Karawang.
Diharapkan, hasil pembahasan tersebut dapat menjadi perhatian bersama sehingga arah pembangunan Kabupaten Karawang ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Uya)
