dutapublik.com, KARAWANG – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah merupakan model pendidikan formal berbasis asrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera atau miskin ekstrem. Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sekolah Rakyat mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA. Seluruh kebutuhan peserta didik, mulai dari biaya pendidikan, tempat tinggal (asrama), konsumsi, seragam, hingga perlengkapan belajar seperti laptop, ditanggung sepenuhnya oleh negara. Selain itu, proses pembelajaran didukung teknologi modern, seperti Learning Management System (LMS) dan papan tulis digital.
Fokus pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya pada peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, serta pengembangan keterampilan hidup (life skills). Setelah lulus, peserta didik juga akan memperoleh pendampingan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja.
Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap dengan ketentuan minimal satu sekolah permanen di setiap kabupaten atau kota.
Dalam sistem pendidikan nasional, terdapat tiga jalur pendidikan, yakni pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Kehadiran Sekolah Rakyat dengan berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap penyelenggara pendidikan lainnya, khususnya lembaga pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Bagi sekolah negeri maupun sekolah swasta yang telah memiliki infrastruktur, sistem manajemen, dan sumber daya yang mapan, dampaknya diperkirakan tidak terlalu signifikan. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan sebagian besar PKBM.
Di Kabupaten Karawang, misalnya, mayoritas PKBM masih belum memiliki gedung sendiri dan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).
Di sisi lain, PKBM memiliki keunggulan karena keberadaannya tersebar di berbagai desa sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat. Sementara itu, Sekolah Rakyat saat ini masih dipusatkan di tingkat kabupaten atau kota.
Penulis menilai, apabila pada masa mendatang kebijakan pemerintah berubah sehingga Sekolah Rakyat dibangun hingga tingkat kecamatan, maka keberadaan PKBM berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar.
Dengan dukungan anggaran, fasilitas yang lengkap, serta berbagai program unggulan dari pemerintah, PKBM diperkirakan akan semakin sulit bersaing apabila tidak diikuti dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, dan dukungan kebijakan yang memadai. (Opini: Endang Andi)
