dutapublik.com, JAKARTA – Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW-FRN) Counter Polri, Agus Flores, meminta negara memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan dan dukungan operasional bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Hal tersebut disampaikan Agus Flores saat menyoroti upaya pemberantasan mafia narkoba, pertambangan ilegal, hingga mafia migas yang menurutnya membutuhkan dukungan anggaran dan kesejahteraan aparat secara memadai.
Dalam pernyataannya, Agus Flores menilai masih minimnya anggaran operasional di lapangan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi anggota kepolisian dalam menjalankan tugas.
“Kendala di lapangan, oknum kadang mencari tambahan untuk operasional. Ini dilematis. Negara menuntut polisi bersih dan memberantas pelanggaran, tapi operasionalnya dari mana? Kalau operasional tidak dipertebal, pihak ketiga akhirnya masuk membiayai,” ujar Agus Flores, Senin (12/5/2026).
Menurutnya, negara tidak hanya menuntut profesionalitas aparat, tetapi juga harus memastikan kesejahteraan anggota Polri terpenuhi agar dapat bekerja maksimal tanpa tekanan ekonomi.
Agus Flores juga menilai pembahasan anggaran di DPR sering kali menganggap kesejahteraan polisi sudah cukup, padahal di lapangan banyak kebutuhan operasional yang harus ditanggung sendiri.
“Saya bicara tanpa intervensi, saya lama di lapangan dan tahu keadaan polisi. Kalau gaji kecil, beras kosong di rumah, istri marah, anak sekolah belum terbiayai, bagaimana mau maksimal? Kapolda dan Kapolres itu berpikir tujuh keliling membiayai program negara,” katanya.
Sebagai solusi, Agus Flores mengusulkan agar pemerintah menaikkan gaji anggota Polri dengan kisaran Rp10 juta hingga Rp20 juta per bulan serta memperkuat dukungan operasional di tingkat Polda maupun Polres.
“Minimal gaji Rp10 juta hingga Rp20 juta, selain itu operasional dipertebal. Saya yakin tidak akan ada oknum yang bermain kalau gaji dan operasional tinggi. Mereka akan maksimal bekerja,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan operasional kepolisian agar pemberantasan narkoba, tambang ilegal, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya dapat berjalan lebih maksimal. (Uya)
