dutapublik.com, MEMPAWAH – Aksi penolakan pembangunan Rumah Dinas/Pendopo Bupati senilai Rp15 miliar kembali digelar oleh Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Bersatu. Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Muslim, dan berlangsung dengan tegas tanpa kompromi, menuntut agar penggunaan anggaran daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Pada aksi hari ini, Bupati Mempawah hadir langsung dan menerima seluruh tuntutan massa, menunjukkan bahwa pihak eksekutif membuka ruang dialog dan respons terhadap aspirasi masyarakat. Namun berbeda halnya dengan DPRD, lembaga legislatif yang selama ini disebut sebagai wakil rakyat. DPRD dinilai tidak menunjukkan keberpihakan dalam isu tersebut.
Beberapa anggota DPRD hanya hadir tanpa menyatakan sikap resmi, sementara Ketua DPRD kembali tidak terlihat dan tidak memberikan pernyataan apa pun. Menanggapi hal ini, Korlap Muslim menyebut sikap DPRD sebagai kelemahan moral serta bentuk kegagalan dalam menjalankan fungsi representasi rakyat.
“Kami melihat jelas bahwa DPRD abai! Mereka hadir tanpa sikap, tanpa komitmen, dan tanpa keberanian menerima aspirasi rakyat. Ini merupakan kegagalan mereka sebagai wakil rakyat!” tegas Muslim dalam orasinya di depan kantor pemerintah.
Muslim menambahkan bahwa diterimanya tuntutan oleh Bupati bukan merupakan akhir perjuangan. Aliansi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga pembangunan rumah dinas benar-benar dibatalkan tanpa celah.
Tuntutan Aksi Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Bersatu
1. Menolak keras pembangunan Rumah Dinas/Pendopo Bupati senilai Rp15 miliar, karena dinilai tidak memiliki urgensi, tidak menjadi prioritas, dan tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
2. Mendesak pengalihan seluruh anggaran ke sektor yang lebih mendesak, seperti penanganan banjir, peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur dasar.
3. Menuntut Pemkab Mempawah menindak tegas seluruh bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di tiap kecamatan.
4. Menuntut penegakan penuh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama terkait transparansi anggaran dan dokumen perencanaan.
5. Mendesak DPRD Kabupaten Mempawah untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap RDP dan rapat paripurna serta berhenti menghindari aspirasi rakyat.
Menutup aksinya, Muslim menegaskan bahwa perjuangan tidak akan berhenti.
“Selama uang rakyat disalahgunakan untuk proyek yang tidak prioritas, selama DPRD masih takut bersikap, dan selama aspirasi rakyat tidak dihormati, kami akan terus turun ke jalan. Jangan coba-coba membangun pendopo itu! Kami akan mengawal sampai titik terakhir!” (Abdul Muthalib)
