dutapublik.com, BANDUNG BARAT – Miris memang, dalam masa Pandemi Covid-19 ini, di mana Pemerintah terus menerus memberikan bantuan dengan berbagai macam jenis, baik secara Tunai maupun Non Tunai.
Kenyataannya masih ada Warga Masyarakat yang menjerit belum pernah tersentuh anggaran yang dikucurkan Pemerintah tersebut. Padahal, dalam program itu tidak hentinya Aparat Pemerintah Desa meminta poto copy KK ataupun KTP sebagai persyaratan mendatpatkan Bantuan.
Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat, sebut saja NS (27), Ibu Rumah Tangga sebuah keluarga sederhana yang setiap bantuan turun hanya bisa menelan ludah dan mengelus dada, terkadang NS bercerita di saat berkumpul dengan para tetangganya.
“Kapan saya mendapat bantuan ya ? Kok di lewat terus. Apa saya tidak diakui warga Indonesia,” ketusnya, sambil bergurau dengan Ibu-Ibu yang lainnya.
Begitupun S (46), masih warga Kecamatan Cipeundeuy Bandung Barat, mengeluh ketika diwawancarai, dia merasa heran ketika para Aparat Pemerintah Desa mendapat bantuan tapi Dia selalu luput tak pernah mendapatkanya.
“Padahal sehari-hari, dengan adanya pandemi Covid-19, apalagi saat PPKM darurat terus diperpanjang, sangat sulit untuk mendapat penghasilan,” keluhnya kepada awak media dutapublik.com, pada Kamis (19/8).
Lain cerita dengan salah satu Ketua RW di Kecamatan Cipeundeuy ketika berbincang dengan awak media, Dia sebagai Wakil Pemerintah bawah selalu mendata dan memberikan catatan siapa saja yang sekiranya layak mendapat Bantuan Pemerintah.
“Namun anggaran yang turun selalu dengan data Keluarga Penerima Manfaat yang lain,” ungkapnya.
Lantas apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang berperan penting dalam pendataan Keluarga Penerima Manfaat. (Sahrudin)
