dutapublik.com, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat menerima audiensi dari perwakilan Kementerian PUPR yang bertugas di Kalimantan Barat, Senin (10/12/2025), di Ruang Kerja Gubernur. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Candra Syah Parmance (Kepala BPJN), M. Tahid (Kepala BWS Kalimantan I), M. Yoza Habibie (Kepala Balai Cipta Karya), Harry Setiawan (Kepala Balai Pemilihan Jasa Konstruksi), serta Syarif Hidayat (Kepala SNVT Prasarana Strategis). Dari jajaran Pemprov Kalbar turut mendampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Anthonius Rawing, Kadis PUPR Zulkarnain, Kepala Bappeda Linda Purnama, Kadishub Hermanus, serta jajaran Dishub lainnya.
Pada awal pertemuan, Asisten I melaporkan perkembangan kebijakan penerapan jalan satu arah (one way) di kawasan Sungai Raya Dalam. Kebijakan ini digagas karena wilayah tersebut merupakan perbatasan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan kajian Dishub Provinsi, diperlukan pembangunan lima u-turn atau jembatan putar balik sepanjang tiga kilometer. Namun persoalan muncul terkait penentuan pihak yang bertanggung jawab membangun u-turn tersebut. Pembangunan dapat dilakukan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD), tetapi tetap memerlukan usulan resmi dari pemerintah daerah sesuai status kepemilikan aset jalan.
Menanggapi hal itu, Gubernur mengarahkan agar usulan pembangunan dibagi antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Namun BPJN menjelaskan bahwa secara administrasi cukup satu pemerintah daerah yang mengajukan. Gubernur kemudian meminta Dishub Provinsi berkoordinasi untuk menyepakati daerah yang akan mengajukan usulan kepada Kementerian PUPR melalui BPJN, serta mengurus rekomendasi teknis ke BWSK.
Dalam audiensi tersebut, masing-masing Kepala Balai turut memaparkan program pembangunan Kementerian PUPR di Kalimantan Barat. BPJN merencanakan pembangunan Jembatan Kapuas 3 yang akan terhubung dengan outer ring road, serta Jalan Tol Pontianak–Kijing yang nantinya terkoneksi hingga Singkawang. BWSK akan membangun turap di Sungai Berembang, sekitar tiga kilometer dari lokasi Jembatan Kapuas 3. Balai Cipta Karya juga berencana membangun sumber air baku di Penepat dan meminta dukungan Pemprov untuk pendirian PAM Regional sebagai pengelola.
Sementara itu, SNVT Prasarana Strategis bersiap membangun Sekolah Rakyat dan dapur MBG, dan saat ini menunggu izin dari Pemprov. Balai Lelang juga melaporkan progres pengadaan sejumlah paket strategis nasional untuk Kalbar.
Gubernur menyambut baik seluruh program tersebut dan menegaskan komitmen percepatan pembangunan di Kalimantan Barat. Ia meminta koordinasi intensif antara Pemprov dan seluruh Balai PUPR yang dikoordinir oleh BPJN. Usulan pertemuan koordinasi setiap tiga bulan langsung disetujui, dengan Bappeda Provinsi ditetapkan sebagai koordinator.
Di akhir pertemuan, Gubernur meminta Kementerian PUPR memberikan perhatian khusus terhadap percepatan tiga program strategis nasional di Kalbar, yakni pembangunan Jembatan Kapuas 3 yang terhubung ke outer ring road, Jalan Tol Pontianak–Kijing–Singkawang, serta pembangunan trotoar dari Bandara Supadio hingga Simpang Sungai Raya Dalam. (Mat Zeni)
