dutapublik.com, TUBA – Bupati Tulangbawang Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H., diundang khusus untuk menghadiri “HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA”, yang digelar di Kantor KPK Jakarta Selatan Kamis, 9 Desember 2021 kemarin.
Kehadiran Bupati dalam Undangan ini, sekaligus dalam rangka menerima penghargaan Monitoring Centre For Prevention (MCP) Terbaik Ke-4 se-Indonesia.
Acara yang dimulai pukul 09.00 Wib sd 13.30 Wib dibuka Langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir H.Joko Widodo. Presiden Ir. H. Joko Widodo dalam sambutannya mengapresiasi capaian pemulihan aset dan peningkatan PNBP yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni mendorong untuk ditetapkannya Undang-Undang Perampasan aset tindak pidana, mendorong upaya KPK dan kejaksaan agung secara maksimal menerapkan dakwaaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memastikan terpidana mendapatkan sanksi yang tegas dan yang utamanya dapat membantu negara dalam upaya pemulihan atas kerugian negara.
Indonesia kata Presiden telah melakukan kerjasama dengan konfederasi Swiss dan Rusia dalam rangka pengembalian aset tindak pidana baik di dalam dan di luar negeri serta kerjasama pencarian buronan Korupsi agar para mafia migas, mafia daging mafia pelabuhan mafia obat dan lain-lain dapat ditangkap dan diadili.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja secara baik. Kendati begitu, jangan berpuas diri terlebih dahulu karena kita harus memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia yang masih berada di peringkat 102 dari 180 negara,” ucap Jokowi.
Adapun Daerah yang mendapat penghargaan MCP 2021 adalah KabupatenBoyolali, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Demak, Kabupaten Tulang Bawang Lampung dan Kabupaten Batubara.
Perlu Diketahui Kabupaten Tulang Bawang menjadi kabupaten terbaik di luar kabupaten di Pulau Jawa yang berhasil meraih MCP 2021.
Selanjutnya acara kegiatan ini ditutup oleh Wakil Presiden KH. Ma’aruf Amin. Turut serta hadir di acara ini yaitu Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko, Menteri Dalam Negeri Tito karnavian Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno Ketua KPK Firli Bahuri dan 6 Gubernur, 3 Bupati/3 walikota. (fasi)
