dutapublik.com, MADINA – Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal turun ke jalan dalam aksi demonstrasi bertajuk “Persoalan Daerah Menumpuk, Evaluasi Bupati Madina”. Aksi ini berlangsung di depan Kantor Bupati Mandailing Natal dan berlanjut ke Aula Kantor Bupati, di mana para mahasiswa melakukan dialog langsung dengan Bupati H. Saifullah Nasution.
Gelombang massa beratribut hijau hitam mulai memenuhi halaman kantor bupati sejak siang (12/11/2025), membawa spanduk serta poster berisi kritik terhadap kinerja pemerintah daerah. Mereka menyoroti berbagai persoalan krusial yang dinilai tidak mendapat penanganan serius, mulai dari stagnasi pembangunan, ketimpangan birokrasi, hingga lemahnya tata kelola pemerintahan.
Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal, Sonjaya Rangkuti, menegaskan bahwa aksi ini bukanlah bentuk perlawanan, melainkan panggilan moral untuk menagih komitmen kepemimpinan daerah.
“Kami datang bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk menagih janji perubahan yang dulu dikampanyekan. Rakyat Madina butuh bukti, bukan lagi narasi politik,” tegas Sonjaya di hadapan aparat dan pejabat daerah.
Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan Anggota HMI, Abdul Haris Nasution, menyampaikan bahwa situasi sosial dan ekonomi Madina kian memburuk akibat lemahnya sistem tata kelola pembangunan. Ia menilai pemerintah daerah gagal memberikan arah jelas bagi pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerataan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya daerah.
“Madina tidak kekurangan potensi, namun kekurangan kemauan politik untuk menata ulang arah pembangunan. Kami ingin bupati turun langsung, bukan sekadar memimpin dari balik meja,” ujarnya lantang.
Dalam aksinya, HMI Mandailing Natal juga menagih realisasi 100 hari kerja Bupati Saifullah Nasution dengan menyampaikan sejumlah tuntutan strategis, yaitu:
1. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak ekonomi daerah.
2. Percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak di berbagai kecamatan.
3. Penataan kawasan kumuh perkotaan demi menjamin kehidupan masyarakat yang layak.
4. Pemfungsian kembali Taman Raja Batu (TRB) sebagai ruang publik dan simbol daerah.
5. Optimalisasi kerja sama pemerintah dengan dunia usaha untuk mendorong investasi produktif.
6. Evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi dan peningkatan efisiensi kinerja ASN.
7. Penyelesaian izin perusahaan (PT) yang terbengkalai dan merugikan masyarakat sekitar.
8. Perlakuan humanis terhadap pedagang pasar lama yang direlokasi ke eks Bioskop Tapanuli.
9. Pembahasan segera Propem Perda Pencegahan Pelecehan Seksual sebagai bentuk keberpihakan pada perempuan dan anak.
10. Peningkatan mutu pendidikan melalui pengawasan dan pemerataan akses.
11. Penguatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya sektor perdagangan, perkebunan, dan ekonomi sosial.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati H. Saifullah Nasution memberikan apresiasi atas sikap kritis HMI dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan secara bertahap.
Aksi demonstrasi berakhir damai setelah kedua pihak sepakat bahwa berbagai persoalan daerah harus dijawab melalui tindakan nyata demi kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran HMI dalam ruang publik ini menjadi pengingat bahwa kritik dan kontrol sosial adalah bagian penting dari demokrasi daerah. Di tengah dinamika politik lokal yang kerap stagnan, suara mahasiswa kembali hadir sebagai penggerak kesadaran kritis.
HMI Cabang Mandailing Natal menegaskan bahwa aksi ini bukan akhir, melainkan awal dari gerakan pengawasan berkelanjutan terhadap kinerja pemerintahan daerah.
“Kami akan terus mengawal. Tanggung jawab sosial mahasiswa bukan hanya berbicara di mimbar, tetapi memastikan kebijakan berpihak pada rakyat,” tutup Sonjaya. (S.N)
