dutapublik.com, PELALAWAN – Pemusnahan lahan ilegal di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja Kapolda Riau, Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., pada Rabu, 2 Juli 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Danrem 031/Wira Bima, Wadan Satgas PKH, serta Pj Sekda Provinsi Riau. Pemilik lahan, Sdr. Suyadi, secara sukarela menyerahkan lahan seluas 301 hektare yang berada dalam kawasan TNTN untuk dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi.
Wadan Satgas PKH, Brigjen TNI Dody Triwinarto, S.Ap., M.Han., menyampaikan apresiasi tinggi kepada Sdr. Suyadi atas kesadarannya menyerahkan lahan ilegal tersebut. Satgas PKH berkomitmen untuk menertibkan kawasan hutan TNTN dan mengembalikan fungsinya sesuai tujuan konservasi.
Kapolda Riau, Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., menegaskan komitmen Polri untuk menindak tegas para pelaku perambahan dan pembalakan liar di kawasan TNTN. Polda Riau mendukung penuh program pemerintah dalam pengembalian fungsi hutan TNTN dan berkomitmen memulihkan kawasan tersebut.
Direktur KSDAE, Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., menyampaikan terima kasih kepada Sdr. Suyadi atas kesadarannya menyerahkan lahan ilegal. Pemerintah pusat dan daerah akan terus mendukung Satgas PKH dalam penertiban kawasan TNTN dan pemulihan fungsi hutan.
Kegiatan ini mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menegakkan hukum. Dengan dikembalikannya fungsi hutan TNTN, diharapkan manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang dan menjaga keseimbangan ekosistem.
Pengamanan kegiatan ini melibatkan 205 personel gabungan dari Polres Pelalawan, Brimobda Riau, dan TNI. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung kondusif dan terkendali, mencerminkan efektivitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (NH)
