dutapublik.com, KARAWANG – Konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah berpotensi memicu krisis ekonomi global. Setiap ketegangan di wilayah tersebut hampir selalu diikuti oleh lonjakan harga minyak dunia, dan kondisi serupa kembali terjadi saat ini.
Dalam waktu singkat, harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan tajam. Berdasarkan data Oil Price, harga minyak mentah Brent melonjak 8,52 persen menjadi US$ 92,69 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 12,2 persen menjadi US$ 90,90 per barel.
Kenaikan harga energi ini dipicu oleh meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ketegangan tersebut juga memicu gangguan pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.
Jika konflik terus berlanjut, sejumlah negara produsen energi memperkirakan harga minyak mentah akan melonjak lebih tinggi. Menteri Energi Qatar, Saad Al-Kaabi, seperti dikutip dari CNN Indonesia, memperingatkan bahwa konflik tersebut berpotensi menghentikan ekspor energi dari negara-negara Teluk. Jika hal itu terjadi, dampaknya bisa meluas terhadap perekonomian global.
Pemerintah Indonesia sendiri telah memperkirakan dampak kenaikan harga minyak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa jika harga minyak mentah rata-rata tahunan mencapai US$ 92 per barel, defisit APBN berpotensi meningkat hingga 3,6–3,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) apabila tidak ada langkah penyesuaian kebijakan.
Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya pemangkasan anggaran di sejumlah sektor sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi fiskal.
Bagi negara berkembang yang masih bergantung pada impor energi, dampaknya diperkirakan akan lebih berat. Defisit neraca perdagangan dapat melebar, nilai tukar mata uang tertekan, dan beban subsidi energi berpotensi meningkat.
Selain itu, kenaikan harga energi juga akan meningkatkan biaya produksi. Perusahaan dihadapkan pada pilihan sulit, yakni menyerap kenaikan biaya atau meneruskannya kepada konsumen. Dalam banyak kasus, sebagian besar kenaikan biaya tersebut diteruskan dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa.
Kondisi tersebut berpotensi memicu tekanan inflasi yang lebih besar, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, karena proporsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok dan transportasi relatif lebih tinggi.
