dutapublik.com, JAKARTA – Kabinet Merah Putih ternyata tidak saja diisi oleh Mayor TNI Teddy Indra Wijaya yang akrab disapa Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih berdarah Minahasa, provinsi Sulawesi Utara.
Selain Mayor Teddy, ada Lodewijk Freidrich Paulus yang didapuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ternyata juga berasal dari keluarga Minahasa lho!
Lihat Profil Letnan Jenderal (Purn) TNI ini lahir di Manado pada 27 Juli 1957 Lodewijk Freidrich Paulus;
Paulus lahir dari keluarga Minahasa. Ayahnya bernama Estefanus Jeremias dan ibunya bernama Len Bagij.
Ia mengawali pendidikannya pada tahun 1964 di sebuah sekolah dasar yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah dan lulus pada tahun 1970.
Setelah itu, ia mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Manado hingga tahun 1973. Ia kemudian pindah ke kota Palu di Sulawesi Tengah dan dimasukkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri Palu.
Karier Militer Melejit
Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 1976, Paulus mendaftarkan diri dan diterima sebagai siswa AKABRI. Ia lulus dari AKABRI dan dilantik pada tahun 1981.
Paulus menjalani kursus singkat dalam bidang infanteri selama beberapa bulan setelah ia dilantik. Ia bergabung dengan kesatuan Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha, sekarang Kopassus) usai menamatkan kursus tersebut dan ditempatkan sebagai komandan salah satu peleton.
Kariernya di Kopassus menanjak, mulai dari komandan sub tim, tim, batalyon, dan grup, hingga ia diangkat sebagai Komandan Detasemen Khusus 81 pada tahun 2001.
Dua tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Detasemen Khusus 81, Paulus dipindahkan ke luar lingkungan Kopassus. Ia dipindahkan ke Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan di Sumatera Utara dan mengemban jabatan sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Daerah Militer (Asops Kasdam) dari tahun 2003 hingga 2005 dan Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) dari tahun 2005 hingga 2006.
Dari Sumatera Utara, Paulus dimutasi kembali ke Jakarta untuk menjabat sebagai Komandan Resor Militer 052/Wijayakrama. Di tengah masa jabatannya, Paulus terpilih menjadi komandan upacara penurunan bendera dalam upacara HUT Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2006.
Setelah satu tahun bertugas sebagai danrem, pada tanggal 5 Oktober 2007, Paulus dimutasi ke Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat sebagai Direktur Latihan.
Paulus menyerahkan jabatan danrem kepada Kolonel (Inf) Sonny Widjaja pada tanggal 29 Januari 2008. Sesuai dengan jabatan barunya, Paulus memperoleh kenaikan pangkat menjadi brigadir jenderal.
Komandan Jenderal Kopassus
Pada tanggal 23 Oktober 2009, Panglima TNI mengeluarkan surat keputusan yang mengangkat Paulus sebagai Komandan Jenderal Kopassus, menggantikan Pramono Edhie Wibowo.
Jabatan tersebut secara resmi diserahkan kepada Paulus dalam upacara yang dilangsungkan di Markas Komando Kopassus pada tanggal 4 Desember 2009.
Pangkat Paulus kemudian dinaikkan menjadi mayor jenderal dua minggu setelah serah terima jabatan. Ia menjabat hingga digantikan oleh Wisnu Bawa Tenaya pada tanggal 15 September 2011.
Selang tiga bulan setelah pelantikannya sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Paulus bersama dengan tiga orang perwira tinggi Kopassus lainnya dikirimkan ke Amerika Serikat (AS) untuk bernegosiasi mengenai pencabutan larangan kerjasama antara Amerika Serikat dan Kopassus pada bulan Maret 2010.
Larangan tersebut telah berlaku semenjak penerapan Hukum Leahy yang melarang Amerika Serikat untuk memberikan bantuan kepada satuan militer yang terlibat pelanggaran HAM pada tahun 1997.
Upaya kerjasama ini dikecam oleh sejumlah pihak, seperti Human Rights Watch, KontraS, dan kelompok tertentu di Kongres AS. Hal tersebut disanggah pejabat Departemen Pertahanan (Dephan) AS, yang menyatakan bahwa Kopassus telah membersihkan diri dari para pelanggar HAM.
Pada akhirnya, meski larangan kerjasama dicabut. Sejumlah sanksi AS terhadap Kopassus tetap berlaku dan hingga kini AS tidak pernah menyelenggarakan kerjasama dengan Kopassus.
Jalani Pendidikan HAM
Sebagai tindak lanjut dari sejumlah kontroversi yang meliputinya, Paulus memprakarsai sejumlah penyuluhan dan pendidikan bagi anggota Kopassus terkait dengan hak asasi manusia dan hukum-hukum kemanusiaan lainnya.
Penyuluhan-penyuluhan tersebut dilakukan dengan melibatkan Badan Pembinaan Hukum TNI secara reguler dan menggandeng lembaga-lembaga lain seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Universitas Oslo, dan kantor hukum.
Paulus menyatakan bahwa konsep HAM telah dimasukkan ke dalam materi pendidikan Kopassus dan bahwa Kopassus sedang berbenah diri terkait dengan HAM.
Upaya pendidikan HAM yang dilakukan oleh Paulus diapresiasi oleh Komnas HAM, yang menyatakan bahwa ada kemajuan dalam penegakan HAM di lingkungan Kopassus.
Menurut Wakil Ketua Komnas HAM Yoseph Adi Prasetyo, pada masa kepemimpinan Paulus, Kopassus menjadi salah satu institusi dengan laporan kasus HAM paling sedikit. Kendati demikian, Prasetyo juga menyebutkan bahwa sejumlah kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kopassus belum dapat diselesaikan pada masanya.
Jadi Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan
Usai berkiprah sebagai orang nomor satu di Kopassus, Panglima TNI memindahkan Paulus kembali ke Sumatera Utara untuk menjabat sebagai Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan (Pangdam Bukit Barisan) pada tanggal 6 September 2011.
Paulus secara resmi menggantikan pejabat lama, Leonardus J.P. Siegers, lima belas hari kemudian pada tanggal 21 September.
Selama masa kepemimpinannya, Paulus dipercaya untuk memimpin pengamanan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 yang diadakan di Pekanbaru, Riau. Paulus mengerahkan Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang 13 dan Kompi Kavaleri 6/Rajawali Bhakti Tama untuk mengamankan pelaksanaan PON.
Paulus juga menempatkan sejumlah penembak runduk dari Batalyon Infanteri 100/Raider dan penjinak bahan peledak dari Sumatera Barat untuk menjaga Presiden dan Wakil Presiden yang menghadiri acara tersebut.
Di akhir masa jabatannya, pada awal tahun 2013, Markas Besar Angkatan Darat mengirimkan bantuan alutsista untuk memperkuat Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan.
Paulus menerima bantuan berupa sejumlah panser APS Anoa-2, truk penarik meriam 105 mm buatan Korea, ambulans Mitsubishi Strada Triton, dan Jeep Toyota Fortuner.
Menjadi Komandan Kodiklat TNI AD
Paulus ketika menjabat sebagai Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI-AD.
Paulus saat memberikan pernyataan pers terkait dengan persiapan pengamanan KTT APEC pada tahun 2013.
Kurang lebih dua tahun setelah berkiprah sebagai orang nomor satu di Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan, Paulus dipromosikan menjadi Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklat TNI AD) pada tanggal 20 Mei 2013.
Paulus kemudian dilantik sebagai Dankodiklat TNI AD pada tanggal 3 Juni dan ia menyerahkan jabatan lamanya sebagai pangdam seminggu kemudian.
Paulus diserahkan tanggungjawab untuk memimpin pengamanan dalam Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2013 (KTT APEC 2013). Sebelumnya, ketika menjabat sebagai pangdam, Paulus telah memimpin simulasi pengamanan KTT APEC 2013 di Medan pada bulan April 2013.
Aktif di Organisasi Olahraga
Ketika menjabat sebagai Komandan Satuan-81 Penanggulangan Teroris, Paulus dipercaya untuk mengorganisasi kompetisi dalam Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).
Ia kemudian diberikan tanggung jawab untuk mengetuai panitia Kejuaraan Panjat Tebing Asia ke-10 yang digelar di Plaza Timur Gelora Bung Karno Senayan pada tanggal 27-28 Oktober 2001. Dalam kompetisi ini, kontingen Indonesia yang didukung oleh FPTI berhasil memenangkan kejuaraan nomor kecepatan.
Paulus kembali terlibat dalam organisasi olahraga setelah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dibekukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pada tanggal 17 April 2015.
Imam juga menginstruksikan pembentukan sebuah tim transisi “yang mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusaan PSSI”.
Meskipun awalnya nama Moeldoko santer diberitakan sebagai wakil militer dalam tim tersebut, Moeldoko menunjuk Paulus untuk mewakili militer dalam tim transisi tersebut. Susunan tim transisi diumumkan oleh Imam pada tanggal 8 April 2015 dan Paulus kemudian terpilih sebagai wakil ketua tim transisi dalam rapat yang diselenggarakan enam hari setelahnya. Tim ini dibubarkan setelah PSSI kembali diaktifkan pada tanggal 11 Mei 2015.
Karier Politik di Partai Golkar
Setelah pensiun dari militer, Paulus bergabung dengan Partai Golkar pada tahun 2016 dan diangkat sebagai Ketua Koordinator Bidang Kajian Strategis enam bulan setelahnya.
Ia juga sempat ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Golkar Lampung pada bulan September 2016, menggantikan M. Alzier Dianis Thabranie yang diberhentikan.
Dua tahun setelah bergabung dengan Partai Golkar, Paulus ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar pada tanggal 22 Januari 2018, menggantikan Idrus Marham yang menjadi Menteri Sosial.
Paulus kembali ditunjuk sebagai sekretaris jenderal setahun kemudian dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar yang diadakan pada awal bulan Desember 2019.
Penunjukan Paulus sebagai sekjen dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Paulus baru bergabung dengan Partai Golkar selama dua tahun, sedangkan peraturan internal Partai Golkar mensyaratkan bahwa kepengurusan partai Golkar hanya dapat dipegang oleh anggota yang sudah bergabung selama lima tahun.
Dugaan lainnya yang muncul pada saat itu adalah Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, menekan Airlangga untuk menujuk Paulus yang notabene merupakan bawahannya saat bertugas di Detasemen Khusus 81.
Terhadap dugaan ini, Airlangga menyatakan bahwa Lodewijk sudah menjadi pengurus pada periode sebelumnya sehingga pengangkatannya sebagai sekjen tidak ada masalah dan ia tidak ditekan oleh pihak manapun dalam penunjukan sekretaris jenderal.
Paulus dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Lampung I pada dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2019.
Paulus, bersama dengan sejumlah petinggi partai lainnya, disebut-sebut sebagai calon kuat karena partainya memiliki basis massa yang besar.
Ia akhirnya terpilih dan dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 1 Oktober 2019. Di Dewan Perwakilan Rakyat, Paulus duduk dalam Komisi I, yang memiliki lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.
Nama Paulus mulai mencuat sebagai calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat setelah Azis Syamsuddin ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus korupsi pada tanggal 25 September 2021.
Pada awalnya, Adies Kadir dicalonkan sebagai pengganti Azis, namun ia menyarankan pimpinan Golkar untuk memilih Kahar Muzakir atau Paulus alih-alih dirinya.
Paulus secara resmi diumumkan sebagai pengganti Azis oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers pada tanggal 29 September 2021.Lodewijk kemudian dilantik sehari setelah penunjukkannya.
Tugas Berat Menanti
Kini Lodewijk Freidrich Paulus membantu Budi Gunawan selaku Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Kemenko Polkam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.
Sebagai salah satu kementerian koordinator dari tujuh kementerian koordinator yang ada pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan memiliki rentang kendali yang sangat jauh.
Agaknya Lodewijk Freidrich Paulus yang telah malang melintang pula di dunia militer dan politik. mampu mengorkestrasi kondisi politik dan keamanan di tanah air demi terwujudnya stabilitas pertahanan nasional. Semoga! (Effendy)
