dutapublik.com, MADINA – Gelombang kekecewaan terhadap kinerja aparat penegak hukum di Sumatera Utara terus membesar. Di tengah maraknya tambang emas ilegal yang merajalela di Mandailing Natal (Madina) dan telah menelan korban jiwa, publik menilai Propam Polda Sumut justru kehilangan nyali untuk memeriksa Kapolres Madina.
Aktivitas tambang ilegal di berbagai titik seperti Kecamatan Batang Natal, Linggabayu, Ranto Baek, Muara Batang Gadis, dan Kotanopan berlangsung terang-terangan. Alat berat keluar-masuk tanpa hambatan, sementara suara mesin menggema hingga malam hari. Namun hingga kini, tak ada tindakan tegas, penertiban, maupun penegakan hukum yang nyata.
Aliansi Mahasiswa Pemuda Merdeka (AMPM) menuding Propam Polda Sumut seolah bersekongkol dalam diam, membiarkan tambang ilegal terus menelan korban.
“Nyawa rakyat sudah melayang, lingkungan hancur, hukum dibungkam tapi Propam Polda Sumut tetap pura-pura tidak tahu. Apa karena yang harus diperiksa seorang Kapolres, jadi semua mendadak bisu?” tegas Koordinator AMPM, Jumat (8/11/2025).
Menurut AMPM, lemahnya penegakan hukum ini bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan indikasi kuat adanya pembiaran sistemik. Mereka menduga ada “tangan-tangan kuat” di balik kebal hukumnya aktivitas tambang ilegal di Madina.
“Kalau rakyat kecil nambang di sungai, langsung ditangkap. Tapi kalau alat berat masuk ke hutan dengan pengawalan, semua diam. Ini bukan sekadar ketimpangan, ini pengkhianatan terhadap hukum,” lanjutnya dengan nada geram.
Data di lapangan menunjukkan, setidaknya dua pekerja tambang ilegal tewas dalam tiga bulan terakhir. Namun, tak satu pun pelaku atau penanggung jawab tambang diproses hukum. Justru, beberapa laporan masyarakat ke Propam Polda Sumut dikabarkan macet tanpa kejelasan, bahkan ada yang “menghilang” dari sistem laporan internal.
Aktivis lingkungan menyebut kondisi Madina kini bak “zona abu-abu” antara hukum dan kekuasaan.
“Kapolres seolah kebal hukum, Propam kehilangan gigi, sementara rakyat hanya jadi korban. Kalau Polri mau menjaga marwah institusi, Propam harus berani naik ke atas jangan hanya tegas ke bawahan, tapi lumpuh di depan perwira,” ujarnya.
AMPM menegaskan, jika dalam waktu dekat Propam Polda Sumut tetap tak berani memeriksa Kapolres Madina, mereka akan menggelar aksi besar di depan Mapolda Sumut serta mengirimkan laporan langsung ke Divpropam Mabes Polri di Jakarta.
“Kalau hukum di daerah sudah lumpuh, biarlah pusat yang turun tangan. Kami tidak akan diam, karena diam sama saja ikut melindungi pembunuh lingkungan dan pelindung tambang ilegal,” tutupnya. (S.N)
