dutapublik.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memaparkan progres terkini pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Tito menyampaikan, meskipun masih terdapat sejumlah kabupaten yang membutuhkan atensi lanjutan, kondisi di sebagian besar wilayah terdampak bencana telah berangsur normal. Dari 52 kabupaten terdampak, sebanyak 38 kabupaten telah dinyatakan normal dan tiga lainnya berstatus mendekati normal. Sementara itu, masih terdapat 11 kabupaten di tiga provinsi yang memerlukan perhatian khusus.
“Sudah banyak kemajuan luar biasa selama dua bulan setengah ini. Namun, ada juga yang perlu terus kita kejar untuk diselesaikan,” ujar Tito.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Tito menjelaskan, 11 kabupaten yang berstatus atensi khusus antara lain Padang Pariaman, Agam, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya. Seluruh daerah tersebut memerlukan percepatan pemulihan berbagai indikator, mulai dari layanan publik, sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan, akses darat, hingga pemulihan sektor ekonomi dan sosial.
“Indikator dasar lainnya yang sangat penting adalah pasokan BBM dan operasional SPBU, air minum, internet, gas elpiji, serta sistem pembuangan air, sampah, dan normalisasi sungai,” jelasnya.
Tito menegaskan pihaknya akan mempercepat rehabilitasi di 11 daerah berstatus atensi khusus, termasuk pembersihan lumpur, pemulihan akses darat ke daerah terisolasi, normalisasi sungai, serta pembersihan puing sisa banjir bandang dan longsor yang masih menumpuk di sejumlah lokasi.
Ia juga mengingatkan agar lintas sektor tidak mengurangi intensitas kerja personel di lapangan guna mencegah perlambatan proses pemulihan.
“Personel sudah mulai berkurang. Ini yang harus kita waspadai agar tidak terjadi perlambatan, sehingga kecepatan pemulihan tetap terjaga meskipun ada personel yang mulai ditarik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan apresiasi kepada seluruh institusi yang terlibat, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya yang telah bekerja keras memulihkan akses jalan nasional, provinsi, dan kabupaten serta jembatan penghubung guna mendukung kelancaran distribusi logistik.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, baik secara langsung maupun virtual, dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. (S.N)
