dutapublik.com, KARAWANG – Dugaan praktik jual beli proyek kembali mencuat, kali ini dalam pembangunan drainase di Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Menurut narasumber terpercaya, proyek tersebut merupakan salah satu dari lima titik pekerjaan yang diperjualbelikan oleh seorang pemborong Enda kepada pihak lain dengan harga Rp80 juta per titik. Padahal, dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), nilai proyek rata-rata mencapai Rp189 juta.
“Enda sendiri yang bilang ke saya, lima proyek sudah dijual ke Gunawan senilai Rp80 juta per titik, atau totalnya Rp400 juta,” ujar narasumber yang mengaku mendengar langsung pengakuan dari Enda dan Gunawan, pihak yang disebut menerima paket proyek tersebut.
Selisih nilai yang signifikan ini diduga menyebabkan turunnya kualitas pekerjaan. Salah satu contohnya terlihat di lokasi proyek drainase Desa Kiara. Dalam RAB, spesifikasi mencantumkan ukuran drainase selebar 40 cm dan tinggi 0,8 meter. Namun hasil pantauan awak media menunjukkan ukuran hanya sekitar 30 cm. Saat dikonfirmasi, Gunawan menyatakan, “Hanya 30 cm, kamu bawa nggak ukurnya?”
Lalu menanggapi soal jual beli proyek, Gunawan juga sempat berujar, “Ih mantap atuh beli proyek 80 juta.”
Sementara itu hingga berita ini dimuat, Enda belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi.
Menabrak Aturan Hukum dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa
Praktik jual beli proyek atau peralihan pekerjaan kepada pihak lain tanpa prosedur yang sah melanggar ketentuan hukum, khususnya dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dimana hal ini bertentangan dengan:
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b, yang menyatakan bahwa pengadaan harus dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel, serta tidak boleh disubkontrakkan kepada pihak yang tidak berwenang.
Pasal 11 ayat (2) Perpres tersebut juga menegaskan bahwa penyedia dilarang mengalihkan seluruh pekerjaan kepada pihak lain (subkon penuh), kecuali jika dicantumkan dalam dokumen kontrak dan memenuhi syarat.
Dalam konteks pidana, praktik jual beli proyek juga dapat dijerat Pasal 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama jika merugikan keuangan negara.
Masyarakat pun menyoroti lemahnya pengawasan dan berharap aparat penegak hukum, termasuk Inspektorat, Kejaksaan, dan Unit Tipikor Polres Karawang, segera turun tangan menyelidiki dugaan praktik curang ini.
Transparansi dan integritas dalam proses pengadaan publik sangat penting untuk menjamin mutu pembangunan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. (Rahmat)






