dutapublik.com, MADINA – Ratusan guru honorer yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi PPPK yang baru diumumkan pekan silam oleh Pemkab Madina, hari ini Kamis (28/12/2023) mendatangi gedung DPRD Madina dan Kantor Bupati Madina di kompleks Perkantoran Pemkab Madina Paya Loting Panyabungan.
Mereka melakukan long march dari Mesjid Agung Nur Ala Nur lebih kurang sejauh 1 Km ke kantor Bupati Madina sambil meneriakkan yel yel “kembalikan hak kami, batalkan pengumuman seleksi PPPK,” dan lainnya. Mereka dengan semangat menggelar orasi di gedung DPRD Madina.
Secara bergantian massa melakukan orasi, mereka antara lain menjelaskan adanya pengurangan nilai dan pertambahan nilai dari peserta. Ada yang nilai CAT-nya tinggi setelah ditambahi dengan nilai SKKT oleh instansi di lingkungan Pemkab Madina akhirnya mengalami pengurangan dalam jumlah signifikan dan dinyatakan kalah.
Sebaliknya, ada yang nilai CAT-nya rendah setelah ditambahi nilai SKKT menjadi tinggi dan dinyatakan lulus sebagai PPPK.
Ironisnya menurut mereka dalam orasinya, tidak pernah dilaksanakan ujian SKKT itu. “Bagaimana mereka orang dinas pendidikan dan BKD Madina bisa memberikan nilai bagi kami, sementara warna rambut kami saja mereka tidak tahu,” ujar salah seorang demonstran dalam orasinya berurai air mata.
Kehadiran ratusan guru honorer yang dinyatakan kalah dalam seleksi penerimaan PPPK itu disambut ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis, S.H., dan sejumlah anggota dewan antara lain H. Nis’ad Sidik Nasution selaku ketua Komisi IV DPRD Madina, Sobir Lubis, S.H., Arsidin Batubara, S.E., M.E., wakil ketua DPRD Madina Erwin Efendi Nasution, S.H., dan lainnya.
Melalui ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis, DPRD Madina berjanji akan membantu guru honorer dalam menyelesaikan persoalan dimaksud.
“Segera kami akan panggil dinas terkait dalam proses penerimaan PPPK ini untuk rapat dengar pendapat, yakinlah bapak ibu guru sekalian hari ini kami juga sudah mengumpulkan sejumlah dokumen terkait hal ini,” kata Erwin Lubis.
Usai mendapat sambutan dari ketua DPRD massa bergerak menuju kantor Bupati Madina.
Sementara itu, lewat statusnya yang dibagikan, salah seorang aktifis Latif Lubis hari ini Rabu (27/12/2023) dalam misinya mencari keadilan bagi ratusan guru honorer yang dinyatakan kalah dalam penjaringan PPPK di Madina telah menjadi salah seorang tamu di kantor BKN di Jakarta.
Dalam satu dialog, dia menjelaskan kalau persoalan ini sudah masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. “Ada banyak kejanggalan ditemukan karena itu, kita harus bela mereka dalam mendapatkan keadilan dan kemanusiaan dimaksud,” ujar Latif Lubis. (S.N)
