Duta Publik

8 Bulan Baru Dikirimi Surat Perkembangan Perkara, Ketua DPD LPAKN RI PRO JAMIN Lampung Heran Dengan Kinerja Kejari Tanggamus

95

dutapublik.com, TANGGAMUS – Menanggapi surat Kejaksaan Negeri Tanggamus yang diterima Ketua YPPKM, Hermawan Syah Ketua DPD Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI) PRO JAMIN Provinsi Lampung mengatakan bahwa selama delapan bulan kebelakang kinerja Inspektorat dan Kajari Tanggamus kemana saja aja padahal ini hanya kasus lingkup dana desa.

“Dengan adanya surat Kajari Tanggamus tersebut patut juga untuk dipertanyakan seperti apa SOP mereka, karena kasus PLTS ini sudah mencapai delapan bulan lebih, kalau menangani satu perkara tak selesai delapan bulan. Artinya gaji mereka juga bisa kita pertanyakan, bisa saja kita sebut makan gaji buta, karena selama delapan bulan mereka baik pegawai Inspektorat maupun pegawai Kajari mereka digaji sama negara, selain gaji pokok mereka juga ada tunjangan, jadi sudah sangat wajar kalau kita duga makan gaji buta kalau selama delapan bulan tak satu pun kasus yang di tangani Inspektorat dan Kajari Tanggamus tak ada yang tuntas atau jangan jangan Kajari sama Inspektorat Tanggamus punya freezer makanya semua kasus dipetieskan,” ucap Hermawan pada Rabu (31/1/2024).

“Kemudian bagaimana dengan kasus-kasus yang lain, baru tiga kasus yang kita pertanyakan saat gelar aksi kemaren, jangankan tiga kasus satu, kasus saja sampai hari ini belum jelas , biar saja kita duga seperti itu untuk jadi bahan evaluasi pihak Inspektorat dan Kejaksaan.”

“Tapi perlu di ingat juga oleh Inspektorat dan Kajari jika dalam waktu dekat tetap tidak ada kepastian terkait PLTS ,BLT DD Pekon Ampai dan PIP SMK Erlangga, maka tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat kita akan gelar aksi lagi dengan masa yang lebih banyak lagi,” tegasnya.

Lanjut Hermawan Syah, mengenai surat dari Kajari yang dikirim ke Ketua YPPKM merupakan hal yang cukup mengherankan. “Ada apa dengan Kajari, kan selama ini gak pernah kirimkan surat pemberitahuan dengan pelapor kok tumben, setelah ada aksi demo baru kirim surat ke pelapor kan lucu, kaya mimpi di siang bolong, kita aksi tanggal 30 januari 2024 ini, yang saya heran kenapa pihak Kajari memberikan surat yang ditujukan dengan Ketua YPPKM pada saat aksi demo berlangsung di depan kantor Kajari itu sendiri ini kan aneh, sekelas Lembaga negara yudikatif berikan surat di muka umum,” ujarnya.

“Atau juga mereka ingin menunjukkan bahwa mereka Profesional, kalau mau dibilang Profesional buktikan dulu kinerja mereka, jangan pula pelaku korupsi baru ditetapkan setelah pelaku sudah gak ada ampas lagi karena sudah gak ada lagi yang bisa diambil baru diproses kemudian ditetapkan , itu bukan penegakan hukum yang profesional namanya, melainkan tak ubahnya seperti nyanyian, punya uang abang sayang tak punya uang Abang di tendang,” jelasnya.

“Yang jelas intinya tiga kasus yang masih mandek di Inspektorat dan Kajari itu secepatnya ditindaklanjuti dan diproses buktikan dulu jangan hanya sabar masih diperiksa, tunjukkan kalau hukum di Tanggamus benar-benar tegak lurus jangan ngomong aja, saya tunggu informasinya saya pengin liat seperti apa penegak hukum di kabupaten Tanggamus.”

“Kalau sudah ada kejelasan dari tiga perkara yang udah dilaporkan ini, baru saya benar-benar salut, wajar kalau Tanggamus disebut lahan basah dan subur tanpa tersentuh hukum,” pungkasnya. (Sarip)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!