dutapublik.com, MADINA – Dari hasil investigasi di lapangan yang dilakukan oleh media Duta Publik bersama LSM Trisakti Madina, Rabu (07/02/2024) di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal, salah satu operator alat berat (excavator) yang beroperasi mengambil emas di lokasi ini ketika ditanyai oleh awak media mengaku bahwa tambang emas tanpa izin (Peti) yang ada di lokasi ini merupakan milik dari aparat berinisial JN dan LB. Mereka diketahui anggota TNI aktif seperti yang disebutkan oleh operator alat berat tersebut. “Tambang ini merupakan milik JN dan LB,” ucap operator alat berat yang tidak mau disebutkan namanya.
Mendapat informasi itu, wartawan media Duta Publik pun mengkonfirmasi hasil investigasi dari operator tersebut dengan menghubungi nomor telepon yang bersangkutan dan menanyakan ucapan operator bahwa tambang itu merupakan milik dari oknum aparat tersebut. “Itu bukan milik kita, itu milik seorang teman, ngerti lah kalau di lapangan seperti apa,” ucap pria inisial LB yang diduga aparat.
Temuan ini hampir sama dengan apa yang diungkapkan mantan Menkopolhukam Mahfud MD yang juga Cawapres nomor urut 3 pada debat Cawapres Minggu (21/01/2024) yang menyebutkan tidak mudah memberantas kegiatan penambangan ilegal karena pelakunya dilindungi aparat bahkan pejabat.
Namun Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan, para prajurit atau perwira mereka sudah tak lagi terlibat penambangan ilegal.
Hal itu menanggapi pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024).
“Aparat juga bisa aparatur sipil ya. Belum lengkap itu. Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini kalau kita misalnya begitu-begitu masuk video, kita takut sekarang. Jadi enggak seberani itu lagi kita,” kata Maruli dalam jumpa pers di Markas Besar TNI, Jakarta, Senin (22/1/2024).
Maruli mengatakan, saat ini TNI menegakkan hukum militer terhadap seluruh prajurit dengan tegas dan disertai dengan sanksi berat.
Menurut Maruli, dengan cara itu maka para prajurit dan perwira tidak lagi terlibat dalam aktivitas terlarang seperti pertambangan ilegal.
Namun faktanya di pelosok daerah seperti di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, masih marak keberadaan tambang emas tanpa izin (Peti) yang diduga dibekingi oleh aparat dan seperti yang diucapkan oleh operator alat berat justru pemiliknya merupakan oknum aparat.
Atas temuan ini tim investigasi media Duta Publik dan LSM Trisakti berharap agar Kepala Staf Angkatan Darat yang terhormat Bapak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dapat memantau kegiatan anggotanya di daerah daerah, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. (Red)
