dutapublik.com, MEDAN – Ketua ALARM (Aliansi Rakyat Menggugat), Panyahatan Ritonga, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah belum berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (3/3/2026), ia menyebut implementasi program di lapangan dinilai menyimpang dari konsep awal yang diharapkan mampu melibatkan warga secara langsung.
Menurut Panyahatan, pada awalnya publik memahami bahwa program MBG akan memberdayakan masyarakat desa dengan melibatkan warung kecil, rumah makan lokal, serta pelaku UMKM sebagai bagian dari rantai distribusi makanan bergizi. Namun, realisasi di lapangan disebut berbeda. “Saya kira dulu MBG ini langsung melibatkan warga, warung, atau rumah makan di desa agar ikut serta. Akan tetapi, yang terjadi justru berdiri gedung-gedung dapur makan bergizi. Ini menimbulkan kesan bahwa hanya kalangan tertentu saja yang menikmati hasil program tersebut,” tegas Panyahatan.
Ia juga menyoroti dugaan dominasi pejabat daerah dalam pengelolaan dapur MBG. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mematikan usaha kecil masyarakat karena perputaran ekonomi tidak lagi berada di tangan pelaku UMKM lokal. “Dampaknya sudah mulai terasa. Banyak UMKM yang mengaku omzetnya menurun bahkan terancam tutup karena tidak dilibatkan dalam program ini,” tambahnya.
ALARM meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di daerah. Panyahatan mendesak agar pejabat yang membuka dan mengelola dapur MBG untuk kepentingan pribadi segera dihentikan.
“Kami meminta kepada Bapak Prabowo, jika ada pejabat yang membuka dapur MBG dan memanfaatkan kekuasaan serta wewenang hanya untuk memperkaya diri, agar segera dihentikan dan tidak diberi ruang,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai besarnya anggaran yang dikucurkan untuk program MBG harus diawasi secara ketat. ALARM mengingatkan bahwa dana tersebut berasal dari pajak rakyat sehingga berpotensi rawan penyalahgunaan apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel.
Panyahatan juga menekankan pentingnya aspek pendidikan dan pemerataan manfaat ekonomi dalam program tersebut. Ia berharap MBG benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, bukan sekadar menjadi proyek pembangunan fisik.
“Kita ingin sejahtera bersama-sama. Namun sampai hari ini, cita-cita itu belum sepenuhnya terwujud. Kritik ini kami sampaikan demi kemajuan berbangsa dan bernegara. ALARM akan terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada rakyat kecil dan pelaku UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” tegasnya.
(S.N)
