dutapublik.com, TRENGGALEK – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Supriyanto, melakukan kunjungan kerja ke Gudang Bulog Karangsoko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung ketersediaan stok pangan di daerah sekaligus memastikan kesiapan logistik dalam mendukung program Swasembada Pangan Nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam kunjungannya, Supriyanto menegaskan pentingnya peran Perum Bulog sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, terutama di tengah dinamika pasar dan tantangan perubahan iklim.
“Kami ingin memastikan gudang-gudang di daerah, seperti di Karangsoko ini, memiliki kapasitas dan stok yang memadai. Ini merupakan langkah konkret dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan secepat mungkin,” ujar Supriyanto.
Berdasarkan data Perum BULOG Kantor Cabang Tulungagung yang membawahi wilayah Tulungagung, Trenggalek, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar, kondisi ketahanan pangan di wilayah tersebut dinilai dalam kondisi aman.
Bulog Cabang Tulungagung saat ini mengelola lima kompleks pergudangan dengan total kapasitas mencapai 70.300 ton. Stok pangan yang dikuasai mencapai sekitar 73 ribu ton yang terdiri dari gabah, beras, jagung, minyak goreng, gula, dan komoditas pangan lainnya.
Sementara itu, dari target penyerapan tahunan sebesar 64 ribu ton setara beras, Bulog Tulungagung telah merealisasikan sekitar 41 ribu ton atau 65 persen. Sisanya, sekitar 23 ribu ton, ditargetkan dapat terpenuhi hingga akhir tahun 2026.
Pihak manajemen Bulog juga menyampaikan optimisme bahwa target penyerapan gabah dan beras dapat tercapai 100 persen pada akhir tahun.
Untuk mengantisipasi lonjakan stok hasil panen petani, Bulog melakukan berbagai strategi, di antaranya mengoptimalkan gudang milik sendiri, menyewa gudang tambahan, serta menjalin kerja sama jasa pergudangan dengan pihak ketiga guna menjaga kualitas dan keamanan komoditas pangan.
Kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus memastikan kesejahteraan petani melalui penyerapan hasil panen secara konsisten. (Muh Nurcholis)
