dutapublik.com, JAKARTA – Tingginya biaya politik dalam proses demokrasi menjadi salah satu persoalan serius yang berpotensi membuka ruang bagi munculnya perilaku koruptif. Ketika kontestasi politik membutuhkan modal dalam jumlah besar, sebagian oknum aktor politik dapat tergoda mencari sumber pembiayaan yang tidak sehat, termasuk melalui penyalahgunaan kewenangan setelah memperoleh kekuasaan.
Persoalan tersebut tidak semata-mata terletak pada besarnya biaya kampanye, tetapi juga pada munculnya politik transaksional yang berpotensi menjadikan kekuasaan sebagai sarana untuk mengembalikan modal politik. Dalam kondisi seperti ini, keputusan publik dapat berisiko dipengaruhi kepentingan donor, kelompok tertentu, maupun kepentingan pribadi, bukan sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Praktik koruptif pun dapat berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari suap, jual beli pengaruh, penyalahgunaan anggaran, hingga konflik kepentingan. Jika kondisi tersebut dibiarkan, demokrasi akan kehilangan substansinya karena kekuasaan tidak lagi sepenuhnya ditempatkan sebagai instrumen pelayanan publik.
Karena itu, pembenahan demokrasi perlu dilakukan secara menyeluruh. Transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik harus diperkuat, sementara pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan perlu dilakukan secara efektif. Penegakan hukum juga harus berjalan tegas, adil, dan tanpa pandang bulu.
Di sisi lain, partai politik memiliki peran strategis dalam membangun sistem kaderisasi yang mengedepankan integritas, kapasitas, dan tanggung jawab publik. Kekuasaan tidak semestinya dipandang sebagai investasi pribadi yang harus dikembalikan setelah seseorang berhasil memenangkan kontestasi politik.
Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang dimenangkan oleh mereka yang memiliki modal terbesar, melainkan demokrasi yang memberikan ruang bagi mereka yang memiliki integritas, kapasitas, serta komitmen untuk mengabdi kepada rakyat.
Menekan biaya politik yang tidak sehat sekaligus memperkuat budaya antikorupsi merupakan langkah penting untuk mengembalikan politik pada hakikatnya sebagai jalan pengabdian kepada masyarakat, bukan sarana untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu.
Dede Farhan Aulawi
(Yasin Al Amin)
