dutapublik.com, BANDUNG – Seiring telah melandainya Covid-19 banyak warga Provinsi Jawa Barat ingin mau merubah nasib dengan bekerja ke luar negeri terutama negara tempatan Saudi Arabia. Provinsi Jawa Barat sendiri sudah dikenal publik sebagai daerah pensuplay tenaga kerja migran.
Tidak sedikit pekerja migran asal Jawa Barat yang mendapat nasib baik namun banyak pula yang mendapat nasib buruk bahkan menjurus kepada tindak pidana.
Kapolda Jabar, Irjen Pol. Drs. Suntana memberikan sejumlah tanggapan saat acara media gathering akhir tahun di Mapolda Jabar beberapa waktu lalu.
Kapolda Jabar dengan bijak mengatakan bahwa benar beberapa negara tempatan PMI di timur tengah sudah diblacklist oleh pemerintah, namun kadang-kadang tuntutan masyarakat berbeda, dimana yang penting masyarakat bisa kerja.
“Pemerintah memang benar mengambil keputusan (moratorium), namun yang penting ada tim yang ditunjuk oleh pemerintah dalam penanganan pekerja migran yaitu BP2MI,” ujar Kapolda Jabar.
Masih kata Kapolda, berkaitan melandainya Covid-19, pintu penerbangan ke luar negeri sudah dibuka sehingga terjadi peningkatan pembuatan paspor untuk bekerja sebagai pekerja migran. “Saya tanya ke imigrasi, ternyata sudah ada peningkatan pembuatan pasport warga masyarakat kita yang ingin bekerja ke luar negeri. Jadi proses sedang berjalan sambil kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu hak haknya harus tahu kewajibannya,” pungkasnya. (Hans)
