dutapublik.com – KABUPATEN BEKASI Aksi Guru Honorer atau Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Non ASN yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, pada Senin (26/4), melakukan aksi Long March ke Istana Negara untuk menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Diketahui, aksi long march FPHI tersebut dimulai dari Kantor Bupati Bekasi menuju Istana Presiden, diikuti oleh sekitar 24 Guru Honorer, yang notabene haknya berupa Gaji/Jastek belum mereka dapatkan selama 4 bulan ini.
Malahan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa tersebut, selama menyuarakan hak-haknya dalam beberapa aksi yang telah dilakukannya, berbuntut adanya intervensi dan ancaman dari pihak terkait di Pemkab Bekasi, yang menyatakan akan memberhentikan para tenaga Honorer yang selalu aktif dalam aksi-aksi moral.
Terkait hal itu, aksi long march yang dilakukan oleh FPHI tersebut, mendapatkan empati dari beberapa Tokoh Masyarakat, Tokoh Organisasi di Kabupaten Bekasi.
Adalah Turangga Cakraudasana, selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Bekasi yang sekaligus sebagai Ketua Umum LSM Benteng Bekasi, ikut prihatin dengan aksi long march yang dilakukan FPHI, yang seolah nasib mereka tidak diperhatikan oleh Pejabat Pemerintah Bekasi khususnya oleh Bupati H. Eka Supria Atmaja.
Turangga mengatakan, dirinya sangat merasa prihatin dengan polemik Guru Honorer di Kabupaten Bekasi yang selama ini belum menemukan solusi terbaik.
“Saya sangat prihatin apa yang terjadi saat ini, aksi para Guru Honor yang melakukan long march ini, jelas menggambarkan potret Pendidikan di Kabupaten Bekasi dan tidak adanya keseriusan Pemkab Bekasi khususnya Bupati Bekasi, dalam mengahadapi apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan para Guru Honorer,” ucap Turangga kepada awak media dutapublik.com, melalui sambungan telpon selulernya, pada Senin (26/4) Malam.
Lanjut turangga, Ia menambahkan, seharusnya pihak terkait di Pemkab Bekasi segera memberikan solusinya.
“Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, sebagai pihak yang berkompeten seharusnya memberikan solusi yang terbaik. bukan ikut mengintervensi bahkan meneror para Guru Honorer dengan akan memberhentikan para Guru Honorer yang vokal yang selalu menyuarakan aspirasinya.
Adanya aksi long march yang dilakukan oleh FPHI, menurut Turangga, sebagai bukti bahwa kwalitas Pendidikan di Kabupaten Bekasi dianggapnya semrawut.
“Dengan adanya aksi long march para Guru Honorer jalan kaki ke Istana Negara, mencerminkan mutu Pendidikan di Kabupaten Bekasi tercemar, akibat Pemkab Bekasi yang menganggap remeh,” pungkas Turangga. (daryat/SS)
