dutapublik.com – JAKARTA Memperingati Hardiknas 2021, FPHI Kabupaten Bekasi memberikan hadiah cap jempol darah untuk Bupati Bekasi dan Kadisdik di depan kantor Komnas HAM RI, pada Senin (3/5).
Ketua Korda FPHI Kabupaten Bekasi Andi Heryana mengatakan dalam jumpa persnya, bahwa Dunia Pendidikan di Kabupaten Bekasi semakin carut marut. Dari mulai tata kelola dan management
yang bobrok, tupoksi para pejabat Disdik yang amburadul dan tidak ada transparansi serta mental Kadisdik yang arogan dan anti kritik. Terlihat damai tapi mengandung suasana gejolak batin yang dirasakan oleh para Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non ASN di Kabupaten Bekasi.
“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi, apalagi bagi mereka yang menjadi pelaku Pendidikan tersebut. Mirisnya kami melihat kenyataan tersebut, kami berharap adanya perubahan kearah yang lebih baik, tapi kenyataannya terkesan adanya pembiaran dari Bupati Bekasi terhadap hal kenyataan di atas,” ucap Andi Heryana kepada awak media, pada Senin (3/5).
Menurut Andi, FPHI tidak mengerti apa yang ada di benak pemikiran orang nomor satu tersebut.
“Ada kesan pemberangusan suara netral vokal dan suara kritis bagi GTK Non ASN yang selalu menyuarakan kebenaran, tapi barternya ancaman pemberhentian dan tidak diberikannya Jasa Tenaga Kerja mereka sejak Januari sampai April saat ini 4 bulan lamanya. Dalam kondisi pandemi dan dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadhan serta menghadapi hari raya Idul Fitri,” ujarnya.
Ia mengatakan, bahwa aksi Cap Jempol Darah yang dilakukan pihak FPHI, merupakan sikap protes keras terkait belum dibayarkannya Jastek GTK non ASN selama 4 bulan tersebut.
“Pada hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Kami merayakan Hardiknas 2021 ini di depan kantor Komnasham RI dengan menyatakan sikap keras dengan Membubuhkan Cap Jempol Darah, sebagai lambang kutukan keras agar ada penyelesaian terhadap gaji atau Jasa Tenaga Kerja bagi GTK non ASN yang telah 4 bulan lamanya belum di bayarkan.”
“Hanya karena mereka pengurus dari FPHI yang bersuara vokal yang terus mengkritik Bupati Bekasi dan Dinas Pendidikan demi masa depan Bekasi yang kita cintai. Kami meminta agar segera hak kami selama ini 4 bulan lamanya wajib dibayarkan, ini bukan keteledoran tapi ini skenario dan pembiaran terhadap hal itu,” tuturnya.
Lanjutnya, pihaknya akan terus memperjuangkan hak nya, karena akibat sikap arogansi dari Kadisdik Kabupaten Bekasi.
“Kepada Pak Carwinda Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, buang sikap arogansi dan anti kritik. Sehingga disinyalir ini dilakukan secara sengaja atas ditahannya pembayaran Jasa Tenaga Kerja GTK non ASN dari simpul organisasi Gerakan FPHI yang selalu bersuara vokal karena ingin menyelamatkan Kabupaten Bekasi yang akan datang. Jika tidak, kami akan terus berjuang sampai Kabupaten Bekasi kondusif,” tegasnya.
Pihaknya berharap, Bupati Bekasi mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah penahanan Jastek para pengurus FPHI.
“Kepada Bupati Bekasi, kami minta segera mengambil sikap atas masalah ini. Karena terkesan Bupati membiarkan dan terkesan terlibat untuk menahan gaji atau Jasa Tenaga Kerja GTK non ASN, yang merupakan simpul perjuangan, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta Pengurus lainnya yang menurut informasi itu dikatakan dari oknum Pejabat Disdik data blacklist itu dari Polres Metro Kabupaten Bekasi. Maka seharusnya Bupati bangga terhadap kontrol sosial dari para GTK Non ASN, jika Bupati mau membangun Bekasi lebih maju, bermartabat dan bebas korupsi,” harapnya.
FPHI juga mengajak kepada Masyarakat Kabupaten Bekasi, agar bersama sama peduli untuk menyelamatkan Kabupaten Bekasi.
“Kepada masyarakat Bekasi, kami mengimbau dan mengajak kita semua mari kita selamatkan Kabupaten Bekasi. Demikian Release ini kami sampaikan,” pungkasnya. (SS/red)
